Lensakaltim.com (Kutim) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Joni, ikut berkomentar terkait antrian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai mengkhawatirkan dan bisa menjadi boomerang bagi pemerintah daerah.
Dalam keterangannya dihadapan awak media, Rabu (22/11/2023), Joni meminta instansi terkait (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) bisa melakukan evaluasi dan gerak cepat sehingga persoalan antrian BBM tidak berlarut-larut.
“Kita berharap dinas terkait bisa mempelajari apa masalahnya ini, kalau kuotanya memang kurang, kan bisa kita tambah,” beber Joni.
Joni menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh dari pihak terkait untuk memastikan kelancaran distribusi BBM dan meminimalisir antrian yang merugikan masyarakat.
“Jadi intinya kita perlu kajian dari dinas terkait karena antrian yang panjang ini menyulitkan masyarakat, terutama dalam hal kemacetan,” ungkapnya
Antrian BBM, Ketua DPRD Kutim Sampaikan Ini
Tidak hanya itu, dirinya juga mengatakan perlunya tindakan lebih lanjut jika kuota BBM sudah mencukupi namun antrian tetap terjadi, mengindikasikan adanya masalah dalam pengaturan distribusi yang perlu segera ditangani.
Joni menuturkan, mengingatkan pentingnya subsidi BBM untuk masyarakat kecil, sambil menyatakan keprihatinannya bahwa subsidi tersebut mungkin dimanfaatkan oleh kendaraan besar untuk kepentingan perusahaan daripada masyarakat.
“Permasalahan antrian panjang BBM bukan hanya sekadar persoalan distribusi, tetapi juga menyangkut pemerataan manfaat subsidi bagi masyarakat yang lebih membutuhkan,” imbuhnya
Joni berharap, langkah konkret dapat segera diambil untuk mengatasi permasalahan ini demi kesejahteraan masyarakat Kutim. “Cepat ditangani, jangan sampai ada pembiaran terlebih sudah dibentuk tim satgas BBM,” tutupnya. (adv/*/lk01)
