Lensakaltim.com (Kutim) – Kerusakan jalan disejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), ditanggapi serius dan beragam sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, termasuk salah satunya Jimmy.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, perusahaan yang memanfaatkan jalan negara sebagai akses jalan untuk memuat hasil industry, patut disorot dan disalahkan terlebih tindakan yang dilakukan perusahaan tersebut sangat bertolak belakang dengan regulasi Pemerintah Pusat, yang mengharuskan perusahaan membuat jalan industri sendiri.
“Di beberapa kecamatan, terlihat mobil sawit maupun tambang melintas di jalan kabupaten dan nasional. Itu yang menjadi penyumbang utama kerusakan jalan di daerah. Harus ada tindakan dan evaluasi,” tegas Jimmy.
Dalam hal ini pemerintah daerah tidak mampu melakukan upaya tegas pada perusahaan yang melakukan praktik tersebut. Sebab, pengawasannya merupakan kewenangan provinsi dan pemerintah pusat.
Kerusakan Jalan di Kecamatan, Ini Komentar Jimmy
“Kita di daerah tidak bisa berbuat apa-apa karena pengawasan semua dari atas (provinsi dan pusat),” ungkapnya.
Bahkan, sambung Jimmy untuk menghindari penggunaan jalan negara, perusahaan sangat cerdas dengan memanfaatkan koperasi, terkhusus koperasi plasma sawit sehingga daerah tak dapat mengintervensi masyarakat yang menggunakan jalan negara.
“Anggota dan pengurus koperasi kan masyarakat sipil biasa dan berhak melintas di jalan negara. Makanya banyak perusahaan memilih tak menggunakan armada atau mobil perusahaan,” ungkapnya.
Terakhir, ia berharap pemerintah pusat dan provinsi dapat lebuh memperhatikan daerah-daerah, khususnya warga yang terdampak atas aktivitas perusahaan tersebut.
Sebab kerusakan yang terjadi tidak hanya merugikan pemerintah daerah, namun juga merusakn tatanan ekonomi masyarakat. “Harus lebih peka lagi, jangan hanya memberi ijin investasi semata tanpa melihat dampak ditimbulkan,” pungkasnya (adv/*/lk01)
