Lensakaltim.com (Kutim) – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait perlindungan Perempuan di Kutai Timur (Kutim), resmi disahkan menjadi Perda pada Selasa (11/7/2023).
Pengesahan Peraturan daerah (Perda) itu, melalui rapat paripurna 15, tentang persetujuan bersama antara Bupati Kutim dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, terhadap rancangan Perda inisiatif DPRD tentang perlindungan perempuan.
Sebelum disahkan, Ketua DPRD Kutim Joni, yang memimpin rapat paripurna didampingi wakil ketua 1 Asti Mazar, menyampaikan kehadiran anggota legislatif dan meminta persetujuan kepada anggota terkait Perda itu. “Diterima dan disetujui,” ucap 27 anggota dewan yang hadir dalam paripurna itu.
Menurut Joni, Perda perlindungan perempuan inisiatif DPRD sangat positif, terlebih dalam perlindungan terhadap hak-hak perempuan. “Kami sangat mendukung. Semoga pengesahan Perda ini, kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi,” beber Joni.
“Ini memang juga urgent. Dari sejumlah rapat pansus dan kunjungan di beberapa kecamatan, banyak masukan diperoleh dari masyarakat terkait perlindungan Perempuan. Sehingga tepatnya hari ini, Perda inisiatip DPRD kami sahkan bersama pemeirntah daerah,” sambung Joni.
Perda Perlindungan Perempuan Resmi Disahkan
Sementara itu Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, menyambut baik langkah DPRD melalui Pansus Perda perlindungan Perempuan, yang telah bekerja maksimal sehingga Raperda ini bisa disahkan menjadi Perda.
“Secara umum pemerintah menanggapi secara positif. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian untuk melihat kondisi-kondisi social rumah tangga, bagaimana dan sebagianya, sehingga kelak Perda ini bisa diimplementasikan,” ucap Ardiansyah Sulaiman.
“Saya hanya bisa menjelaskan itu. Sampai saat ini kami belum menerima lampiranya, karena ini merupakan Perda inisiatif DPRD. Intinya kami sangat mengapresiasi langkah DPRD, sebagai mitra kerja kolaborasi dalam kesejeahteraan masyarakat terus dioptimalkan,” tutupnya. (adv/lk01).
