Lensakaltim.com (Kutim) – Kerap menjadi sorotan dan polemic bagi orang tua murid, keberadaan Koperasi Sekolah untuk penyedian baju seragam pada saat ajaran sekolah baru harganya terbilang mahal.
Banyak orang tua siswa atau wali murid yang sadar harga seragam yang biasanya dijual oleh koperasi sekolah lebih mahal dari pada di pasaran. Namun, masyarakat menjadi tak berdaya melawan harga tersebut karena seolah terperangkap dengan sistem yang sudah berlangsung lama.
Menanggapi kabar itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Ramadhani menanggapi bahwa keberadaan Koperasi Sekolah dapat meningkatkan pendapatan sekolah.
Bahkan diakui Ramadhani, koperasi bisa membantu menutup kegiatan yang tidak dianggarkan di Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Arkas). Sehingga kegiatan yang sudah direncanakan dengan melalui Arkas mereka ada kegiatan tambahan.
“Koperasi sekolah ituvbagus untuk meningkatkan pendapatan sekolah. Karena yang kita tau kegiatan sekolah ada yang sudah direncanakan sama mereka. Dari mana mereka dapatnya, penggunaan uang nya dari mana, sementara kalau bukan di Arkas,” tegas Ramadhani saat disambangi para wartawan belum lama ini.
Polemik Koperasi Sekolah, Ramadhani Tawarkan Solusi
“Memang perlu ada kebijakan tambahan terkait permasalah wali murid. Kan ini untuk kebaikan sekolah juga. Saya kira itu tidak ada untung secara idividu, namun kembali lagi ke sekolah. Kan banyak pembelanjaan bisa dilakukan,” beber Ramadhani.
Bahkan ia menegaskan, kalau memang masyarakat inginnya seperti itu, tahun 2024 mendatang pihaknya akan fokus menganggarkannya. Sebab, anggaran tahun 2023 hanya 10 miliyar saja.
“Kita bisa anggarkan untuk kebutuhan baju berapa hitung dulu siswanya baru kita anggarkan. Tapi, tidak mungkin dapat menutup semua, mungkin yang dapat hanya SD Negeri kalau swasta tidak dapat,” ungkap politisi PPP itu.
Disamping itu Ramadhani juga memberikan solusi terhadap orang tua murid untuk membebaskan membuat baju dimana saja, asalkan sesuai dengan yang ada disekolah. “Kalau memang ini menjadi salah satu keluhan di masyarakat, Insyaallah nanti tahun 2024 kita ajukan di perubahan untuk kebutuhan sekolah di tahun 2025,” pungkasnya (adv/*/lk01)
