Lensakaltim.com (Kutim) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Joni mengakui bahwa, Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kerap mengalami kemunduran.
Menurut Joni, penyebab utama dari kemunduran pembahasan APBD ini, adalah kompleksitas sistem penganggaran yang diterapkan saat ini, yang terbilang lebih rumit daripada sebelumnya.
Akibatnya, tahap-tahap pembahasan anggaran mengalami keterlambatan, tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Nanti di Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD), nanti ini atau yang lain yang membuat kita agak kesulitan dalam proses pembahasan APBD,” beber Joni.
Ia berharap, pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai pemerintah, khususnya teknisi yang bertanggung jawab atas sistem SIPD yang diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan penganggaran.
Program Baru, DPRD Minta Pengembangan Kapasitas SDM Pegawai
Menurut Joni, pentingnya Pemerintah Kabupeten (Pemkab) Kutim memberikan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan sistem dan kemajuan dalam pengelolaan anggaran.
Upaya ini dianggap sebagai langkah persiapan penting, terutama mengingat rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) yang akan segera dilaksanakan ke Kalimantan Timur (Kaltim).
“Jangan sampai kurangnya pemahaman kita, sehingga membuat kita tertinggal dari daerah lain,” imbuh politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Lebih jauh ia mengatakan, tetap meyakini untuk tahun ini, pemerintah daerah tetap maksimal dalam proses penyerapan anggaran, karena program infrastruktur dilapangkan sudah mulai berjalan. “Kita akui mulanya ada miss, namun secara bertahap bisa dilalui dan telah berjalan. Initnya diperlukan komuikasi yang lebih intens,” tutupnya. (adv/*/lk01)
