Lensakaltim.com (Kutim) – Pelaksana tugas (plt) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Sulastin, membuka secara resmi agenda seminar pendidikan politik dan etika politik bagi perempuan Kutim, Kamis (2/11/2023).
Hadir dalam agenda itu, Wakil Ketua satu DPRD Kutim, sejumlah anggota DPRD perempuan Kutim, termasuk Hasna, Prayunita Utami, Mulyana dan Hj Fitri. Sementara itu, juga hadir gabungan organisasi wanita Kutim, diantaranya Persit, Bayangkari dan jalasalastri, pengurus partai politik bidang perempuan dan serta mahasiswa.
Dalam sambutannya, Sulastin meminta kaum perempuan dapat menjadi bagian dari pembangunan daerah dengan memasuki sejumlah bidang termasuk diantaranya legislatif. Kesadaran partisipasi politik merupakan aspek penting dalam tatanan negara demokrasi. “Ini merupakan momentum, terlebih tahun depan menjadi momen politik yang sangat signifikan,” beber Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kutim itu.
Seminar Pendidikan Politik, Pemkab Kutim Ingin Keterwakilan Perempuan Capai 30 Persen
Kata Sulastin, degan jumlah perempuan yang jauh lebih banyak tentu merupakan salah satu segmen yang bisa digandeng oleh partai politik. Era reformasi ini telah memberikan ruang baru untuk kaum perempuan agar dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang termasuk politik.
“Ada sejumlah undang-udang yang mengharuskan kehadiran kaum perempuan. Sehingga harus ada kesadara yang perlu diformalkan dalam berpolitik bagi kaum perempuan. Tidak bisa dipungkiri bahwa partisipasi perempuan Indonesia dipolitik masih dibawah 30 persen,” ungkapnya.
Kesempatan itu, dirinya mengungkapkan bahwa Seinar Pendidikan politik ini mejadi momentum yang sangat strategis untuk meningkatkan kualitas dan mendorong representasi keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya dalam konteks demokrasi yang memberikan hak sama bagi perempuan dalam menyuarakan aspirasi.
“2024 ini kelak keterwakilan perempuan di parleman harus terisi penuh. Perempuan dalam politik bisa mengawa dalam diskusi, karena perempuan memiliki kapasitas yang bisa menjadi filter,” imbunya.
“Ruang politik yang diberikan kepada kaum perempuan harus mampu memberikan warna dan menawarkan nilai, manfaat dan hasil, sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan Kutim sejahtera untuk semua,” pungkasnya (adv/lk01)
