Ketua DPRD Kutim Pimpin Rakor Bersama Tiga OPD

Ketua DPRD Kutim Pimpin Rakor Bersama Tiga OPD
Ketua DPRD Kutim Pimpin Rakor Bersama Tiga OPD

Lensakaltim.com (Kutim) – Menindaklanjuti penyerapan anggaran yang masih rendah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), melaksanakan rapat koordinas (rakor) diruang hearing kantor DPRD Kutim Bukit Pelangi Sangattam, dengan sejumlah OPD (Dinas PU, Perkim dan Disdukbud), Senin (24/7/2023).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni, turut dihadiri Wakil Ketua satu DPRD Kutim, Asti Mazar, Wakil Ketua dua Arfan, sejumlah anggota DPRD dan dihadiri kepala OPD termasuk Kadis Dikbud Mulyono, perwakilan Dinas Perkim dan Dinas PU.

Dikonfirmasi sejumlah awak media usai rapat, Ketua DPRD Kutim Joni mengatakan bahwa secara keseluruhan, anggota dewan telah mendapat informasi valid terkait keterlambatan penyerapan APBD 202, yang dilaksanakan oleh OPD terkait.

“Kita sudah mendengar dan memahami bahwa minimnya penyerapan anggaran dari OPD terkait, dikarenakan tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) mempuni. Sehingga teknis dilapangan termasuk admistrasi dan sebagainya jadi lamban,” ucap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Ketua DPRD Kutim Pimpin Rakor Bersama Tiga OPD

“Kan fungsingnya pengawasan, jadi tentunya kami akan terus mengawasi proses ini sehingga bisa berjalan sesuai dengan harapan. Dampak tidak hanya bagi pemerintah jika realisasi anggaran tidak terealisasi dengan baik, namun masyarakat juga akan merasakan pembangunan yang tidak berjalan,” sambungnya Joni.

Disinggung mengenai batas penyerapan APBD 2023 sisa lima bulan, Joni mengaku tetap optimis dengan OPD terkait dengan direalisasi 100%. “Saat ditanya, OPD terkait tetap optimisi bisa terealisasi sesuai dengan harapan. Iya (OPD) juga mengatakan bahwa Agustus mendatang, pengerjaan fisik sudah mulai jalan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, hingga pekan ketiga bulan Juli, penyerapan anggaran 2023 di Kutai Timur (Kutim) masih tergolong minim, bahkan data yang diperoleh redaksi lensakaltim.com, realisasi belanja modal dari data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) baru sekitar 3,09%. Atau menjadi yang terendah di Kalimantan Timur (Kaltim). (adv/lk01)

Pos terkait