Paripurna 16, Fraksi PDI Perjuangan Berikan Catatan Untuk Pemerintah

Paripurna 16, Fraksi PDI Perjuangan Berikan Catatan Untuk Pemerintah

Lensakaltim.com (Kutim) – Rapat paripurna ke 16 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan terhadap rancangan peraturan daerah terntang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, berjalan lancer Senin (20/6/2022).

Rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD Joni, turut dihadiri Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang, sejumlah OPD dan puluhan anggota DPRD.

Bacaan Lainnya

Pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Yusuf Silambi, meminta pemeirntah segera melakukan evaluasi terkait capaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terkait pelaporan keuangan tahun 2021.

Kesempatan itu, Yusuf Silambi, meminta Pemkab Kutim bisa mengelola keuangan daerah secara dinamis, sehingga bisa memaksimalkan pencapaian keuangan bahkan termasuk dalam pelaporannya serta memaksimalkan pengawasan langsung terhadap OPD penerima anggaran.

“Dari fraksi PDI Perjuangan, kami tentu memberikan apresiasi kepada pemerintah atas langkah yang diambil, atas prestasi meraih penghargaan dalam implementasi program smart city dari kementrian komunikasi dan informasika Republic Indonesia,” paparnya.

Tambahnya, melalui berbagai diskusi dinamis, fraksi PDI Perjuangan perlu memberikan lima catatan penting kepada pemerintah, agar bisa dimenjadi bahan evaluasi kedepanya.

Paripurna 16, Fraksi PDI Perjuangan Berikan Catatan Untuk Pemerintah

Pertama, pembayaran utang tahun 2021 bisa terselesaikan, sehingga tidak membebani ABPD tahun-tahun selanjutnya. Kedua, Pemkab Kutim terus mengupayakan peningkatan PAD ditahun-tahun selanjutnya. Ketiga, pemerintah bisa melakukan perencanaan pro rakyat teerkait belanja operasional dan belanja modal.

Keempat, memberikan apresiasi keapda pemerintah daerah terkait penyampaian nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, yang mengalami surplus. Kelima, mendorong pemerintah untuk mampu menjawab tantangan persoalangan keuangan daerah.

“Tentunya harus ada evaluasi menyeluruh, kalau bisa tahun depan bisa naik menjadi WTP,” ucap Yusuf T Silambi, saat membacakan pemandangan  umum fraksi PDIP. (lk01)

Pos terkait