Lensakaltim.com (Kutim) – Fraksi Kebangkiran Indoneisa Raya (KIR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Kutai Timur (Kutim), melalui ketua David Rante, ikut mengomentari lambannya penyerapan APBD 2023 disejumlah OPD, khususnya Dinas Perkim dan PU.
Menurut politisi Gerindra itu, dengan lambatnya gerakan OPD, tentunya memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap Pembangunan daerah, termasuk program infrastruktur yang sejatinya menjadi keinginan pemerintah.
“Tidak bisa kita pungkiri, ini pasti menjadi kegelisaan semua pihak termasuk DPRD Kutim. Makanya hari ini kami laksanakan rapat koordinasi, untuk mempertanyakan komitmen realisasi dari OPD terkait,” beber David Rante, usai rakor Senin (25/7/2023).
“Kami juga memperoleh informasi penting, bahwa keterlambatan penyerapan anggaran bukan hanya adanya perubahan nomenklatur sejumlah Dinas, namun diakui juga minimnya sumber daya manusia yang berkompeten menanganai ini. Contohnya di Perkim, dari ribuan program yang akan dijalankan hanya 9 orang PPK. Apakah itu bisa maksimal,” sambung David Rante.
Penyerapan APBD 2023 Minim, Fraksi KIR Soroti SDM
Disinggung mengenai komitmen penyerapan dari OPD terkait, David Rante mengungkapkan keyakinannya. Terlebih proses admistrasi telah berjalan di OPD terkait, bahkan sejumlah program telah dilakukan survei lokasi. “Harus dong, kita tetap optimis ini bisa terealisasi, masih ada waktu lima bulan. Laporannya juga, bahwa bulan depan semua program akan berjalan,” imbuhnya.
Terkait peran DPRD sebagai pengawas, David mengaku bahwa akan tetap tegak lurus dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, terlebih untuk masyarakat Kutim. “Pastinya lah, kan pengawasan jalan terus. Kalau kedepannya perlu ada evaluasi, tentu kami panggil kembali tidak hanya yang ini saja, namun semua OPD,” pungkasnya.
Sebagai informasi, hingga pekan ketiga bulan Juli, penyerapan anggaran 2023 di Kutai Timur (Kutim) masih tergolong minim, bahkan data yang diperoleh redaksi lensakaltim.com, realisasi belanja modal dari data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) baru sekitar 3,09%. Atau menjadi yang terendah di Kalimantan Timur (Kaltim). (adv/lk01)
