Lensakaltim.com (Kutim) – Kegelisaan tidak hanya ditampilkan fraksi KIR terkait penyerapan APBD 2023 yang masih rendah, namun fraksi gabungan Amanat Keadilan Berkarya (AKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) melalui anggotanya Basti Sanggalangi, juga menyampaikan kehawatirannya.
Dihadapan sejumlah awak media usai pelaksanaan rapat kordinasi (rakor) dengan Dinas Perkim, PU dan Disdikbud, pada Senin (25/7/2023), Basti mengatakan bahwa komitmen pemerintah melalui OPD terkait patut dipertanyakan.
“Kalau kita dari fraksi AKB menilai, bahwa tidak ada keseriusan dari pemerintah kenapa ini bisa terlambat. Kami ingin pemerirntah cari solusi menyikapi ini,” papar Basti, sapaan akrabnya dimata awak media.
“Tadi disampaikan juga alasan dari Perkim dan PU, bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh SDM. Kalau itu memang alasannya, kenapa tidak disekolahkan sejak awal, kan permasalahan ini sudah lama dan kami selalu mengingatkan. Kenapa baru dibuka sekarang, kan aneh jadinya,” sambungnya.
Tidak Ingin Jadi SILPA, Fraksi AKB Minta Pemerintah Cari Solusi
Ditanya mengenai kehadiran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dalam rakor itu, Basti mengaku bahwa hanya mempertanya mengenai program beasiswa. Namun terkait infrasruktur, Ia menilai Disdik telah menjalankan sesuai rencana awal. “Program mereka (Disdikbud) telah berjalan, jadi tidak ada masalah. Ini hanya Perkim dan dinas PU saja,” bebernya.
Kesempatan itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta OPD terkait (Perkim dan PU) bisa menjalankan program sebelum pengesahan APBD perubahan dilakukan, karena dikhwatirkan tidak maksimal dalam pekerjaan dan menjadi boomerang bagi pemerintah.
“Kami harap sih tidak terkadi. Tapi kalau ini bersamaan, maka saya pikir ini tidak maksimal dan banyak lagi yang keos. Dan ujungnya banyak yang menjadi SILPA. Peemrintah harus mencari jalan, bagaimana ini uang dibelanjakan semua,” pungkas Basti Sanggalangi (adv/lk01)
