Lensakaltim.com (Kutim) – Mendapat kesempatan keempat dalam membacakan pandangan fraksi dalam dewan mengenai nota penjelasan kepala daerah, terkait Rancangan Peraturan Daerah Kutai Timur (Kutim) tentang APBD 2024. Fraksi Demokrat melalui Abdi Firdaus (AFI), memberikan 11 catatan penting bagi pemerintah daerah.
Menurut AFI, dengan kenaikan pendapatan daerah yang cukup signifikan dibandingan dengan nota penjelasan dalam KUA dan PPAS yang mencapai Rp. 9,148 triliyun. Pemerintah harus secara lugas dan memprorioritaskan program yang dibutuhkan masyarakat, sehingga kelak dipertanggungjawabkan dan membawa perubahan dan perbaikan untuk Kutim.
“Pertama, infrastruktur di desa-desa termasuk Teluk Pandan, banyak yang belum maksimal dan sangat dinantikan masyarakat. Kedua, aliran listrik belum merata, termasuk di wilayah 102 kecamatan Bengalon. Sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat saat ini, karena aktivitas warga dan perekonomian juga dapat terbantu,” beber AFI.
“Ketiga, normalisasi sungai guna penaggulagan banjir. Keempat, insentif supir dan tenaga pengangkut sampah di Bengalon belum masuk perhatian pemerintah daerah. Kelima, mendorong pemerintah segera membangun sekolah setingkat SMA/SMK di Desa Sangkima,” sambung AFI, saat membacakan pandangan fraksi Demokrat dalam rapat paripurna ke-11, pada Kamis (9/11/2023) terkait nota penjelasan pemerintah tentang RAPBD 2024.
RAPBD 2024, Fraksi Demokrat Titip 11 Catatan Untuk Pemerintah
Peningkatan pendapat daaerah juga harus berjalan beriringan dengan pembangunan yang merata, seperti perbaikan sejumlah jalan dan program pembangunan jalan usaha tani dan serta percepatan pembangunan Desa Sekerat dan Sekurau Atas.
“Kedelapan, mendorong pemerintah mempercepat proses pemekaran Desa definitif demi terciptanya keadilan dan pemerataan pembangunan. Kesembilan, bantuan modal UMKM yang terdampak Covid19. Kesepuluh, menjadikan Kutim kota hijau yang didukung oleh potensi lahan hijau. Kesebelas, memaksimalkan asset dan potensi pariwisara disegala lini sebagai penunjang PAD,” imbuhnya.
Sebagai penutup, fraksi Demokrat meminta saran dan catatan bisa diterima oleh pemerintah daerah secara umum dan diimplementasikan disetiap OPD, agar dapat membawa manfaat bagi pemangku kepentingan. “Intinya adalah anggaran besar masyarakat Kutim menjadi lebih maju dan sejahtera,” tutup AFI. (adv/lk01)
