Lensakaltim.com (Kutim) – Ketua Panitai Khusus (Pansus) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 DPRD Kutim, Faizal Rachman menyebut, ada dua dinas yang tercatat sebagai penyumbang terbesar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Anggaran APBD tahun 2023, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
“Kalau PUPR sebesar Rp 400 milyar lebih, sedangkan Disdikbud Rp 300 milyar lebih, makanya hari ini kita panggil untuk mengetahui apa penyebabnya sehingga anggaran yang begitu besar bisa menjadi silpa,” beber Faizal Rachman, saat dikonfirmasi awak media belum lama ini.
Untuk Dinas PUPR, Faizal menyebut dari anggaran SiLPA sebesar Rp 400 milyar lebih tersebut, sebagian besar merupakan alokasi dana yang di peruntukkan untuk pembiayaan pembangunan program Multyears contract (MYC) yang tidak terserap.
“Jadi dana Multyears yang tidak terserap itu hampir Rp 300 milyar. Nah kesalahan kita adalah mengalokasikan anggaran yang cukup tinggi di tahun 2023. Sementara PUPR tidak langsung melaksanakan, baru di mulai pertengah tahun, kalau mereka (PUPR) mulai dari Januari mungkin selesai, karena itu (MYC) kita sudah ikat di November 2022 kan,” ucap Faizal.
2 Dinas Nilai SILFA Terbanyak, Ini Kata Pansus APBD 2023
Sedangkan untuk Disdikbud sendiri, Faizal menurutkan, terdapat kelebihan anggaran yang di alokasikan untuk belanja Pegawai Pemerintah, dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru terangkat.
“Jadi kita (Kutim) dapat alokasi PPPK sebanyak 1200 lebih, makanya mereka mengalokasikan anggaran lebih,” terangnya
“Namun setelah penerimaan di laksanakan, cuma dapat 700an pegawai yang terangkat jadi PPPK. Makanya ada sisa belanja pegawai itu, termasuk ada utang infrastruktur yang belum sempat di bayarkan, tapi pekerjaan sudah selesai,” imbuh Faizal Rachman. (adv/tj/lk01)
