Lensakaltim.com (Kutim) – Juru bicara Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutm), Syaiful Bakhri, menekankan pentingnya pengoptimalan pendapatan daerah dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Ia menyampaikan mengenai estimasi pendapatan daerah Kutai Timur, yang ditaksir mencapai angka Rp 11.151.470.300.800,- (11,151 triliun).
“Pendapatan daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 358.388.327.000,- (358,388 miliar), pendapatan transfer sebesar Rp 10.245.286.973.800,- (10,245 triliun), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 547.795.000.000,- (547,795 miliar),” jelasnya.
Dihadapan Ketua DPRD Kutim Jimmi, dan para peserta rapat paripurna ke-20, yang mengagendakan pandangan fraksi dalam dewan terhadap nota pengantar APBD pemerintah tahun 2025, Syaiful menilai bahwa jumlah pendapatan asli daerah masih dapat ditingkatkan.
“Jika pemerintah mampu menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang belum dioptimalkan, kita bisa melihat peningkatan yang signifikan,” katanya.
Dirirnya menekankan pentingnya memperluas basis pajak daerah, terutama dari izin usaha, serta memaksimalkan retribusi yang selama ini belum optimal. “Pelayanan mendasar bagi kebutuhan utama masyarakat Kutai Timur harus menjadi perhatian utama,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti infrastruktur penunjang untuk perkembangan ekonomi, termasuk ekonomi kerakyatan, harus dimaksimalkan. Selain itu, ia menambahkan bahwa dengan jumlah APBD yang cukup tinggi, pemerintah harus dapat merealisasikan program-program yang nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap program-program ini dapat berjalan dengan lancer, sehingga sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dapat diminimalisir. Kami ingin melihat hasil nyata dari setiap alokasi anggaran yang ada, sehingga masyarakat merasakan manfaatnya,” imbuhnya. (adv/ir/lk01)
