Lensakaltim.com (Kutim) – Awal bulan September lalu, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2023.
Meski dinilai tidak tergesah-gesah, pengesahan APBD-P itu ditanggapi beragam sejumlah anggota legislatif. Termasuk diantaranya Basti Sanggalangi, yang dikonfirmasi sejumlah awak media belum lama ini.
Menurut Basti Sanggalangi, masih banyak hal-hal yang tidak signifikan berjalan terkait APBD-P 2023 yang masuk kategori tender konsolidasi.
“Saat ini masih banyak paket-paket pekerjaan yang masuk dalam tender konsolidasi tidak bisa berjalan. Sehingga proyek-proyek ini bisa saja tidak berjalan,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Evaluasi Proyek TK, Basti Ingin Tidak Jadi Silpa
Menurutnya, pemerintah harus mengambil langka lain, agar tender proyek konsolidasi itu bisa berjalan secepatnya.
“Kalau memang tender konsolidasi ini tidak bisa dilakukan karena belum ada sosialisasinya, ya dilakukan dengan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini berjalan, supaya bisa terlaksana. Apalagi tender konsolidasi ini kan belum mereka kuasai dan belum pernah mereka lakukan,” ujarnya.
Dirinya berharap pada APBD-P 2023 Kutim, semuanya bisa terealisasi dan jangan sampai menjadi Silpa. “Semoga APBD-P tahun ini semuanya terserap. Kita harapkan tidak ada lagi Silpa tahun ini, jika ada Silpa pasti akan semakin banyak dan menumpuk lagi di tahun depan,” tutup Basti Sanggalangi (adv/*/lk01)
