Lensakaltim.com (Kutim) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) melalui anggota Komisi B Bindang Perekonomian dan Keuangan, Faizal Rachman, turut menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di lakukan Forum RT sangatta utara dengan Pemerintah, di ruang Panel kantor DPRD Kutim, pada Senin (15/05/2023) pagi.
Menjadi isu hangat terkait dalam RDP itu, adalah permintaan kenaikan insentif (honor) bagi para RT yang di rasa belum memadai, politisi dari PDI Perjuangan ini pun memberikan pandangan.
Menurut Faizal, sesuai intruksi dari pemerintah pusat, dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah wajib mengalokasikan menjadi beberapa bagian, diantaranya, bidang pendidikan 20 persen, Kesehatan 10 Persen dan Anggaran dana desa (ADD) 10 persen.
“Untuk tahun 2023 ini, ADD Kutim senilai Rp 184 milyar untuk seluruh desa, sedangkan untuk Sesa Sangatta Utara jumlahnya Rp 3,7 Milyar,” bebernya
Insentif RT, DPRD Kutim Minta Pembahasan Lebih Mendalam
Dirinya mengatakan, insentif RT masuk dalam ADD, perlu adanya pembahasan lebih lanjut antara pemerintah dan DPRD, untuk menghitung secara rinci terkait kebutuhan anggaran yang di perlukan. Termasuk, apakah kebijakan kenaikan insentif RT ini, sudah sesuai dengan regulasi yang mengatur.
“Tapi kalau belum sampai 10 persen dan anggaran memadai kenapa tidak (kenaikan insentif RT) makanya perlu di cermati bersama,” imbuhnya.
Disisi lain, dirinya mendukung adanya kenaikan honor para RT. Karena menurutnya, RT memiliki tugas yang sangat strategis, dengan bersentuhan langsung masyarakat. “Termasuk menjadi garda terdepan dalam menyampaikan seluruh program dari pemerintah, sehingga perlu adanya reward yang sesuai dengan beban kerja yang dibebankan,” pungkasnya (adv/*/lk01)
