Lensakaltim.com (Kutim) – Membahas mengenai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), tentunya tidak akan mudah, terlebih masyarakat yang belum tersentuh dengan baik.
Menanggapi itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Yan Ipui, memberikan sorotan terlebih saat ini dirinya duduk sebagai ketua Komisi D yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat.
“Yang punya program peningkatan kesejahteraan itu kan visi misi dari bupati, dan itu semua kita mendukung kearah sana tidak boleh masing-masing dinas punya visi misi sendiri, bahkan bupati mengacu kepada visi misi presiden dan nanti turunannya itu sambung menyambung,” ucap Yan.
Yan mengatakan, terkait Komisi D dalam hal mengawasi tentang kesejahteraan tersebut banyak hal yang memang harus dibenahi, terkait dengan program pemerintah yang di anggap belum maksimal terjadi.
“Salah satu contoh anggaran kita ada tapi belum maksimal di pakai, dengan silpa kita yang masih besar kalau silpa kita besar itu akan menunda kesejahteraan,” ujarnya.
“Contohnya seperti ketika orang mengeluarkan hasil produksi kebun sawitnya dan itu jalannya sangat becek itu kan menghambat proses peningkatan kesejahteraan, uang ada tetapi tidak bisa pake secara maksimal. Inikan sebagian dari pada masukan yang kita berikan kepada pemerintah, agar setiap tahun memperbaiki kinerja,” sambungnya.
Kemudian, dirinya juga menyampaikan bahwa ini tidak hanya terkait dengan persoalan pada saat rapat dengan mitra-mitra terkait tentang hal ini, karena dirinya yang sebagai ketua Komisi D tidak masuk dibanggar jadi hal ini lepas setelah melakukan rapat kerja dengan dinas terkait.
“Sebagai laporan saya serahkan kepada ketua DPRD yang akan mengawal lebih lanjut ke banggar, tetapi dengan rapat kerja itu sudah tertuang semua didalam notulen rapat dan usulan prioritas OPD yang kami awasi dan setiap awal tahun kita selalu melakukan hal itu,” paparnya.
Dirinya mengatakan, hal ini juga bukan masalah penganggaran tapi ini masalah penerapan karena dananya juga sudah masuk ke OPD. OPD tidak maksimal, bahkan tidak terpakai atau terealisasi dengan baik
“Saya melihat hal ini lebih cenderung kepada kapasitas SDM kita atau kuantitas SDM kita di dinas-dinas terkait itu, dan yang kita tau dibeberapa itu karena mereka tidak sempat membuat kontrak ada juga karena keterbatasan personil yang mengelola. Hal ini yang saya lihat terjadi sehingga mepet,” imbuhnya. (adv/ik/lk01)
