Lensakaltim.com (Samarinda) – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Bagian Tata Pemerintahan Setkab Kutim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan untuk Triwulan III Tahun 2024. Acara ini diselenggarakan di Room Oasis, Aston Hotel and Convention, Jumat (01/11/2024) dan dihadiri oleh seluruh camat se-Kutai Timur.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma, menekankan pentingnya Rakor ini sebagai ajang evaluasi kinerja camat sekaligus persiapan pelaksanaan program baru pada November. Ia mengingatkan pentingnya koordinasi untuk menghadapi agenda penting, terutama persiapan Pilkada yang semakin dekat.
“Rakor ini menjadi kesempatan para camat untuk mengevaluasi kinerja serta memulai kegiatan baru. Kita juga harus mengidentifikasi dan melakukan mitigasi potensi konflik sosial, khususnya di wilayah perbatasan Kutai Timur-Bontang yang rentan saat Pilkada,” ujar Agus dalam sambutannya.
Agus juga meminta perhatian khusus para camat terhadap pengelolaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan penentuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Dusun Sidrap, guna mencegah potensi masalah seperti pemilih ganda. Ia juga mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap instansi tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Selain persiapan Pilkada, Agus menginstruksikan Camat Teluk Pandan dan Camat Kombeng untuk melakukan survei di area perbatasan yang diusulkan menjadi lokasi pembangunan rest area. Rencana ini bertujuan untuk mendukung transportasi dan fasilitas umum di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Berau.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, Sutrisno, menyatakan bahwa tujuan Rakor ini adalah agar para camat dapat mendukung secara optimal program kerja tingkat kabupaten dan kecamatan. Koordinasi triwulan ini, menurut Sutrisno, sangat penting mengingat perkembangan dinamis di masing-masing wilayah.
“Rakor ini bukan hanya untuk menjalankan program, tetapi juga mencapai target administrasi dan keuangan yang telah mencapai 60 persen dan diharapkan bisa menjadi 90 persen pada akhir 2024. Kegiatan lain juga telah mencapai 70 persen. Melalui Rakor ini, kami juga menyelaraskan berbagai kendala antar wilayah,” jelas Sutrisno.
Menutup Rakor, Sutrisno menekankan pentingnya pembagian tugas yang adil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Diharapkan, optimalisasi pelaksanaan tupoksi ini dapat meningkatkan pelayanan publik di setiap kecamatan. (adv/ni/lk01)
