Lensakaltim.com (Kutim) – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim), Agus Hari Kesuma (AHK), secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutim 2024 di Ballroom Hotel Amaris Samarinda, pada Senin (18/11/2024). Acara ini digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim bekerja sama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam sambutannya, AHK menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menangani persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar di Kutim. “Kemiskinan membutuhkan solusi yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Rakor ini harus menghasilkan langkah konkret untuk menekan angka kemiskinan,” ungkap PJ Bupati
AHK juga mengapresiasi dukungan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kaltim atas kontribusi mereka dalam memberikan arahan strategis. Dukungan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program-program yang dirancang untuk menanggulangi kemiskinan di Kutim.
Rakor ini dihadiri berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah provinsi, organisasi perangkat daerah (OPD) Kutim, akademisi, tokoh masyarakat, instansi vertikal, dan mitra pembangunan. Agenda utama mencakup pembahasan tentang validasi data kemiskinan, pengembangan program pemberdayaan masyarakat, serta optimalisasi penggunaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
Validasi dan penyelarasan data kemiskinan menjadi isu yang sangat ditekankan dalam pertemuan ini. “Basis data yang akurat adalah fondasi perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif. Dengan data yang valid, bantuan akan lebih tepat sasaran dan menghindari duplikasi yang sering terjadi,” ungkap Agus.
Selain itu, inovasi dalam pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu prioritas. Program-program yang dirancang akan difokuskan untuk mendukung kelompok rentan seperti petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
AHK menegaskan bahwa hasil Rakor ini akan menjadi panduan penyusunan program prioritas pada tahun 2025. “Kita punya tanggung jawab moral untuk memastikan semua warga Kutim hidup layak dan sejahtera. Rakor ini harus menjadi langkah awal untuk mencapai target tersebut,” pungkasnya.
Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan, sekaligus mengukuhkan komitmen pemerintah Kutim dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (adv/ni/lk01)
