Lensakaltim.com (Kutim) – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kutim Poniso Suryo Renggono, membacakan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kutim, terhadap rancangan perubahan KUA dan PPAS perubahan tahun 2023.
Tanggapan pemerintah itu, dibacakan Ponisi Suryo Renggono dalam Rapat Paripurna ke 23, pada Senin (07/08/2023) pagi.
Merespons poin-poin yang telah disampaikan oleh Fraksi Golkar, pemerintah memiliki tekad dan tanggung jawab yang tinggi. Selain itu, pihaknya juga mengakui kontribusi besar dari Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai Obyek Pajak dan Retribusi, kemudian, dalam rangka pelaksanaan multi years kontrak, pihaknya sepakat untuk melakukan monitoring yang sistematis dan memastikan keselarasan dengan hukum yang berlaku.
“Pemerintah Daerah dengan sungguh-sungguh merespon pandangan konstruktif yang telah diberikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), termasuk terus berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pendapatan dan penyerapan anggaran yang efisien,” bebernya.
Selanjutnya menanggapai pandangan Fraksi Amanat Keadilan Berkarya, dengan berkaca dari pengalaman di tahun sebelumnya, pemerintah akan berusaha sekeras mungkin untuk memastikan penyerapan anggaran khususnya untuk pembangunan infrastruktur tidak menumpuk di akhir tahun karena dapat menimbulkan banyak efek negatif seperti kelangkaan dan kenaikan harga material.
Poniso Bacakan Tanggapan Pemerintah, Terhadap Pandangan Fraksi DPRD Terkait KUA-PPAS Perubahan 2023
“Kami juga mengapresasi dukungan yang di berikan oleh Fraksi PDI Perjuangan atas rencana peningkatan alokasi belanja daerah dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Mengenai pembiayaan Multi Years Contract (MYC) di Kutai Timur, kami akan terus mengevaluasi progress penyelesaian infrastruktur strategis daerah agar dapat terealisasi dan sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan DPRD,” ucapnya.
Pemerintah daerah juga setuju dan memberikan apresiasi atas pandangan konstruktif yang di sampaikan oleh frkasi Nasional Demokrat (Nasdem) bahwa perencanaan yang matang dan pengelolaan yang sesuai dengan regulasi merupakan kunci keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan anggaran dan dampaknya pada tahun-tahun berikutnya.
“Terkait Pandangan Fraksi Demokrat, kami akan mengupayakan yang terbaik untuk mendorong kinerja organisasi Perangkat Daerah (PD) yang ada untuk dapat menyerap dan merealisasikan program yang telah direncanakan. Dalam dokumen KUPA 2023 juga telah kami paparkan beberapa kebijakan perubahan belanja daerah yang menjadi bukti bahwa kami terus berupaya maksimal dalam penyerapan anggaran,” imbuhnya.
Terakhir, menanggapi usulan yang di sampaikan oleh pandangan Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, agar pemerintah dalam menyajikan pembahasan dengan data yang lebih terperinci dan mudah dipahami oleh SKPD agar kebijakan perubahan dapat segera direalisasikan dengan efektif dan efisien akan menjadi langkah strategis selanjutnya yang akan di lakukan oleh pemerintah daerah.
“Kami memahami, bahwa komando awal dari pusat yang jelas dan detail akan diikuti dengan kinerja yang baik pula oleh level pemerintah dibawahnya. Untuk itu, kami akan mengusahakan pemberian data yang lebih rinci dan mudah dipahami oleh SKPD terkait,” tutup Ponisi Suryo Renggono (adv/*/lk01)
