Lensakaltim.com (Kutim) – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebagai langkah strategis memperkuat pembangunan dan memastikan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Langkah tersebut ditegaskan setelah Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengikuti rapat koordinasi nasional bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Zoom Meeting dari Ruang Bappeda Bukit Pelangi, Senin (17/11/2025). Pertemuan itu berfokus pada percepatan serapan anggaran di seluruh daerah sebagai bagian dari upaya mendukung program prioritas nasional.
Menurut Mahyunadi, pemerintah pusat menekankan pentingnya efektivitas pelaksanaan anggaran.
“Kita dapat arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat realisasi,” ujarnya.
Saat ini, serapan APBD Kutim baru mencapai sekitar 45 persen. Namun Pemkab Kutim tetap optimistis menuntaskan target serapan minimal 95 persen pada akhir tahun. Optimisme itu didukung banyaknya kegiatan strategis yang kini berjalan secara bersamaan, termasuk program yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan.
“Walaupun fakta-faktanya kita sekarang baru terserap sekitar 45 persen, masih ada sekitar 55 persen yang belum terserap. Tapi kita optimis anggarannya akan terserap minimal 95 persen,” tegasnya.
Mahyunadi memastikan seluruh kegiatan yang telah disahkan bukan hanya formalitas belaka, melainkan kebutuhan prioritas daerah yang telah dirancang untuk memberi dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pemantauan berkala terus dilakukan agar progres berjalan lancar tanpa hambatan signifikan.
“Semua yang sudah disahkan itu telah berjalan secara serentak. Insyaallah semua terserap,” tambahnya.
Dengan percepatan serapan anggaran ini, Pemkab Kutim menaruh harapan besar agar pelaksanaan program pembangunan tahun 2025 bisa berjalan lebih efektif dan memberikan hasil konkret, mulai dari peningkatan pelayanan publik, penguatan infrastruktur, hingga pemerataan kesejahteraan.
Percepatan realisasi APBD tidak hanya menjadi target angka, tetapi menjadi refleksi komitmen layanan pemerintah untuk menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat Kutai Timur. (adv/rm/lk)
