APBD 2025, Fraksi PKS Dorong Keseimbangan Belanja Operasi dan Modal

APBD 2025, Fraksi PKS Dorong Keseimbangan Belanja Operasi dan Modal
APBD 2025, Fraksi PKS Dorong Keseimbangan Belanja Operasi dan Modal

Lensakaltim.com (Kutim) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutm) melalui juru bicara Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) Syaiful Bakhri, mengungkapkan pandangannya mengenai alokasi belanja daerah yang nilainya mencapai mencapai Rp 11.136.470.300.800,- (11,136 triliun).

“Jika dilihat dari rincian penggunaan belanja daerah, belanja terbesar masih pada belanja operasi yang menyentuh angka Rp 5,603 triliun,” ujar Syaiful Bakhri, dalam rapat paripurna ke-20 yang  pimpin langsung oleh ketua DPRD Kutim, Jimmy.

Politisi PKS itu menjelaskan bahwa belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari, yang memberikan manfaat jangka pendek. “Kami berharap agar belanja operasi ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal. “Ke depan, kami berharap belanja operasi dapat berimbang dengan belanja modal yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi,” tambahnya.

Dirinya pun berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih bijak dalam mengelola anggaran.  “Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa belanja daerah harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.  “Kami ingin melihat belanja daerah tidak hanya fokus pada kegiatan rutin, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur dan program-program yang berkelanjutan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan belanja daerah. “Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran mereka digunakan, dan kami akan terus mengawasi agar pengelolaan anggaran ini berjalan dengan baik,” tuturnya.

“Kami fraksi PKS meminta pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih strategis dalam penggunaan belanja daerah, serta mendorong program-program yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan jangka panjang,” imbuhnya. (adv/ir/lk01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *