Lensakaltim.com (Kutim) – Sejak awal berdiri, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah memiliki kantor pelayanan publik satu pintu yang mana mampu mempermudah masyarakat, dalam mendapatkan layanan secara terpadu. Tidak hanya itu, diakui Bupati Ardiansyah Sulaiman, berdirinya kantor pelayanan terpadu satu pintu, banyak mendapat apresiasi termasuk Pemerintah Pusat.
“Namun seiring berjalanya waktu adanya perubahan regulasi yang terus berkembang, sehingga untuk saat ini untuk hal yang berkaitan dengan pelayanan publik menjadi satu keterpaduan yang di sebut dengan Mall Pelayanan Publik atau MPP,” beber Ardiansyah Sulaiman, saat memberikan sambutan Forum Grup Discossion (FGD) Penyelenggaraan MPP di Kabupaten Kutim di Hotel Royal Victoria pada Jumat (24/11/2023) pagi.
Kegiatan yang di gagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim ini, Bupati juga mengungkapkan, keberadaan MPP wajib ada di setiap Kabupaten/kota, selain sebagai bagian dari upaya memberikan pelayan yang maksimal kepada masyarakat, keberadaan MPP juga menjadi salah satu indikator terkiat pelayanan public yang diberikan oleh pemerintah.
“Dan saya berharap pembangunan gedung MPP yang akan menajdi satu dengan gedung UMKM Center bisa segera rampung agar bisa segera di fungsikan, agar bisa memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat,” pungkasnya.
Bupati Akui Kehadiran MPP Permuda Masyarakat
Sebelumnya Kepala DPMPTSP Kutim Teguh Budi Santoso dalam laporanya mengatakan, FGD yang dirangkai dengan penandatangan MoU dengan isntansi vertikal, bertujuan agar seluruh Perangkat Daerah (PD) dan instansi fertikal penyelenggara publik memiliki visi dan misi serta spirit yang sama dalam memberikan pelayanan publik melalui pengintegrasian layanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, kenyaman, jangkauan dan keamanan layanan.
“Temasuk meingkatkan daya saing dan kemudahan berusaha bagi masyarakat,” terangnya.
Sebagai informasi, hadir dalam FGD itu yakni, Asisten Pamkesra Poniso Suryo Renggono, Plt Asisten Administrasi Umum Sudirmasn Latief, perwakilan Forkopimda, perwakilan Instasi Vertikal, Direktur Perumda Tirta Tuah Benua Suparjan serta narasumber dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian PAN-RB. (adv/*/lk01)
