Lensakaltim.com (Kutim) – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kutim, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pengelolaan APBD Kutim Tahun Anggaran (TA) 2023.
Agenda penyampaian tanggapan tersebut, disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28, yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni, didampingi Wakil Ketua I Asti Mazar dan Wakil Ketua II Arfan, di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Senin (24/06/2024).
Hadir juga Wakil Bupati (Kutim) Wabup Kasmidi Bulang, 21 anggota DPRD Kutim, unsur Forkopimda dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta tamu undangan lainnya.
Menanggapi seluruh pandangan umum fraksi dalam Dewan, Ardiansyah Sulaiman mengaku dan menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi, atas masukan dan saran yang telah diberikan kepada pemerintah.
Bupati Apresiasi Pandangan Umum Fraksi DPRD Kutim
Menurutnya, pihaknya akan terus berupaya melakukan optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah, melalui sosialisasi, penagihan aktif dan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah.
“Kami akan berkoordinasi dengan SKPD terkait, untuk peningkatan infrastruktur pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik,” ungkap Ardiansyah Sulaiman.
Selain itu, Bupati Ardiansyah juga mengungkapkan bahwa Pemkab Kutim akan meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan fisik, pada belanja modal gedung dan bangunan serta jalan, jaringan dan irigasi.
“Kita akan terus optimalisasikan, sesuai dengan ukuran, kualitas serta standar dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga akan meningkatkan tata kelola barang milik daerah ini tentu masukan yang positif bagi kami,” imbuhnya. (adv/ik/lk01)
