Lensakaltim.com (Kutim) – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) sedang mendapat sorotan berbagai pihak, terkait jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) karena berdampak terhadap penyerapan anggaran, dan terpenting program percepatan pembangunan daerah.
Salah satu penyumbang terbesar SiLPA di tahun anggaran 2023, yakni dengan jumlah mencapai Rp 1,7 trilun tersebut, terkait program perjalanan Dinas yang di alokasikan di masing-masing Perangkat Daerah (PD).
Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Yan, menyebut, hendaknya pemerintah sebelum melaksankan program dan kegiatan, sejak awal sudah mampu menghitung dan merencakan secara matang, termasuk mengantisipasi dampak apabila program tersebut tidak berjalan dengan baik.
DPRD Kutim Soroti Nilai SILPA Tahun 2023
“Maksud saya, rencakan sesuai dengan kemampuan. Istilahnya, niat hati memeluk gunung tapi tangan tak sampai, jangan serakah. Harus direncanakan secara matang ini barang, masa ini yang terus berulang,” beber Yan.
Menurut pengamatan Politisi dari Partai Gerindara ini, pembagian anggaran khususnya untuk perjalanan Dinas, tidak sepenuhnya merata. Karena Ia menilai, masih ada sejumlah OPD yang mengaku kesulitan untuk mendapatkan anggaran, terlebih untuk biaya perjalanan Dinas.
“Dalam sistem pemerintahan kan ada tahapan perencanaan. Jangan rencananya bagus, tapi dalam prakteknya tidak di laksanakan, ini dampaknya kan jadi mubazir, dan perlu di ingat, SiLPA ini merugikan masyarakat. Karena dampaknya mereka harus menunda untuk bisa menikmati hasil Pembangunan,” imbuhnya. (adv/tj/lk01)
