Lensakaltim.com (Kutim) – Jelang Pilkada serentak 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melaksanakan langkah proaktif untuk mengantisipasi potensi konflik sosial.
Pemkab Kutim berkolaborasi dengan Smart Academy menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Mitigasi dan Penanganan Konflik Sosial pada Penyelenggaraan Pilkada 2024.” Kegiatan ini diadakan di Hotel Harris, Samarinda, dan resmi dibuka oleh Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim, Rizali Hadi, pada Senin (28/10/2024).
Dalam sambutannya, Rizali Hadi menekankan pentingnya persiapan yang matang agar pelaksanaan Pilkada di Kutim dapat berlangsung kondusif. “Dengan memetakan potensi konflik, kita bisa mengantisipasi dan menyiapkan strategi yang tepat agar konflik tidak berkembang menjadi permasalahan besar,” ujarnya.
Bimtek ini berfokus pada penyusunan strategi mitigasi dan penanganan konflik sosial. Rizali menjelaskan bahwa mitigasi tidak hanya meliputi tindakan preventif, tetapi juga mencakup rencana konkret untuk menghadapi konflik jika terjadi. Dia menyerukan perlunya koordinasi antara aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan berbagai pihak terkait.
“Semua pemangku kepentingan harus bekerja sama dalam menghadapi potensi konflik,” ungkap Rizali.
Dirinya optimis bahwa kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dapat menciptakan suasana yang kondusif selama tahapan Pilkada. Dengan dukungan bersama, potensi konflik dapat diminimalisir.
Bimtek yang berlangsung dari 27 hingga 31 Oktober 2024 ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kalangan pemangku kepentingan. Materi yang diberikan meliputi teknik mitigasi konflik, komunikasi efektif, serta simulasi penanganan gangguan keamanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam mengatasi konflik sosial.
Rizali berharap dengan persiapan yang matang, Pilkada 2024 di Kutim dapat berjalan damai dan tanpa konflik sosial.
“Kami optimistis Pilkada di Kutim akan berlangsung lancar tanpa ada insiden yang mengganggu stabilitas daerah. Kami berharap, semua pihak dapat menjaga keamanan dan menjadikan Pilkada sebagai contoh pemilu yang aman dan kondusif. (adv/ni/lk01)
