Lensakaltim.com (Kutim) – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), H. Mahyunadi, menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat. Meski APBD Kutim mencapai Rp5 triliun, ia menilai daya beli dan nilai ekonomis anggaran saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya.
“Walaupun anggaran kita sekarang Rp5 triliun, nilai ekonomis dari uang itu juga semakin kecil,” ungkap Mahyunadi dalam keterangannya baru-baru ini.
Menurutnya, tantangan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan perubahan nilai ekonomis uang, tetapi juga besarnya alokasi anggaran untuk memenuhi berbagai kebijakan mandatori atau belanja wajib yang ditetapkan pemerintah pusat.
Kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan, terutama pada sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu prioritas yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur transportasi, khususnya jalan dan akses distribusi. Infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan arus barang, sekaligus menekan panjang rantai distribusi sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih efisien.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkab Kutim telah mengesahkan anggaran proyek pembangunan multiyears atau tahun jamak dengan nilai sekitar Rp1,7 triliun.
“Kebetulan tahun ini kita juga sudah mengesahkan proyek multiyears senilai kurang lebih Rp1,7 triliun,” paparnya.
Mahyunadi berharap seluruh proyek yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Pembangunan tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat sekaligus meningkatkan konektivitas antarkawasan di Kutim.
Salah satu sasaran yang diharapkan mendapat manfaat dari peningkatan infrastruktur tersebut adalah operasional Pelabuhan Sangatta atau Pelabuhan Kenyamukan. Akses transportasi yang semakin baik diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi barang melalui pelabuhan tersebut.
Optimalisasi Pelabuhan Kenyamukan juga diharapkan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi Kutim. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, biaya distribusi dapat ditekan, aktivitas perdagangan meningkat, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Pemkab Kutim pun dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan keterbatasan ruang fiskal dengan kebutuhan pembangunan. Melalui penentuan prioritas dan pelaksanaan proyek multiyears, pemerintah daerah berharap pembangunan infrastruktur dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. (adv/kw/ao)
