Lensakaltim.com (Kutim) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Kutai Timur, gencar melakukan penertiban yang menjadi tugas dan fungsinya. Namun disisi lain, kerjasama dengan semua lini diperlukan karena penertiban sepenuhnya tidak menjadi tanggung jawab Satpol-PP.
Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Kepala Satpol-PP Kutim, Didi Herdiyansyah mengungkapkan, pihaknya memang memiliki tugas untuk menertibkan, tapi ada hal lain yang harus diperhatikan. Misalnya pasca penertiban apa yang harus dilakukan, apa tindaklanjutnya dan harus dioptimalkan semaksimal mungkin.
“Kita ini memang punya kewajiban untuk menertibkan kota, tapi selain kami ada domain-domain terkait yang juga andil dalam penertiban, yah mereka mungkin tidak ikut saat menertibkan tapi setelah penertiban,” papar plt Asisten III setkab Kutim
Dia menambahkan, seharusnya beberapa Dinas terkait mampu bekerja sama dengan Satpol PP, seperti dalam hal penertiban jalan misalnya Dinas Perhubungan (Dishub), penertiban Pedagang liar domainnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), penertiban pengamen liar dan anak punk adalah Dinas Sosial (Dinsos).
“Jadi memang setelah kami tertibkan misalnya seperti jalan raya yah Dishub pedagang Disperindag anak punk, pengamen liar tanahnya Dinsos,” bebernya.
Saat ini Satpol-PP berupaya, selain siap untuk menertibkan, namun juga siap memberikan pemikiran-pemikiran kreatif untuk tindak lanjut setelah penertiban pada stakeholder terkait tersebut. “Jadi kami itu ada beberapa ide sebenarnya yah semoga nanti bisa kita realisasikan kepada dinas-dinas terkait,” pungkasnya (adv/*/lk01)
