Kesejahteraan Dokter P3K, DPRD Bersama Pemerintah Siap Lakukan Kajian

Kesejahteraan Dokter P3K, DPRD Bersama Pemerintah Siap Lakukan Kajian
Kesejahteraan Dokter P3K, DPRD Bersama Pemerintah Siap Lakukan Kajian

Lensakaltim.com (Kutim) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) yang dipimpin langsung Ketua Jimmi, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Dokter Umum dan Dokter P3K Kutim, Kamis, (19/12/2024) pagi.

Rapat tertutup yang dilaksanakan diruang hearing kantor DPRD Kutim, turut dihadiri sejumlah anggota dewan lintas fraksi, hadir pula kepala Dinas Kesehatan dr. Bahrani, perwakilan BPKAD dan Bapenda Kutim.

“Tentunya kesejahteraan khususnya TPP bagi P3K Dokter Umum dan Dokter Gigi yang sudah diangkat sebelumnya. Ini memang masih ada ketimpangan dari pada daerah-daerah yang ada di Kaltim,” jelas Jimmi, saat dikonfirmasi awak Lensakaltim.com

“Selama itu tidak melanggar, DPRD tentunya sepakat jika ini memang ada kenaikan dan ada beberapa hasil kajian yang mendorong untuk dinaikkan,” sambung politisi PKS tersebut.

BBM Menyulitkan Nelayan, Ketua DPRD; Segera Kami Tindak Lanjuti Dengan Pertamina
 Ketua DPRD Kutim Jimmi

Disinggung mengenai wacana kenaikan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), Jimmi belum memberikan informasi mendalam, terlebih pihaknya akan melaksanakan rapat lanjutan dengan instansi terkait.

“Sabar, masih ada pembahasan selanjutnya dengan Komisi D dan Pemerintah khususnya bidang keuangan. Selain itu, dalam waktu dekat kami akan melakukan kunjungan ke sejumlah daerah, untuk mengkaji regulasi yang diambil sehingga nilai TPP bisa berbeda,” ungkap Jimmi.

WhatsApp Image 2024 12 20 at 14.11.18 1
koordinator  Forum Dokter Umum dan Dokter Gigi P3K Kutim, dr. Andi Fauziyar (jilbab)

Sebelumnya, koordinator  Forum Dokter Umum dan Dokter Gigi P3K Kutim, dr. Andi Fauziyar mengungkapkan bahwa setelah diangkat menjadi P3K sejak tahun 2023 lalu, belum ada perubahan terkait dengan TPP, ini tentu menjadi ironi terlebih daerah lain nilai TPP berdasarkan golongan.

“Yang kami harapkan dari pertemuan ini, Pemerintah dan DPRD bisa mengkaji ulang terkait TPP P3K khususnya untuk dokter, karena perbandingan daerah lain nilai TPP berbeda berdasarkan golongan, sedangkan untuk Kutim masih disamaratakan,” ungkapnya.

“Kami tidak mematok dengan jumlah kenaikan TPP ini, namun hanya ingin diapresiasi sesuai dengan keilmuan yang kami miliki,” pungkas  dr. Andi Fauziyar.

 

Penulis : Asdar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *