Lensakaltim.com (Kutim) – Dalam menghadapi tantangan korupsi yang semakin kompleks, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi. Sosialisasi bertajuk “Penyusunan Kebijakan Anti-Korupsi” dilaksanakan di Gedung Wanita, Pusat Perkantoran Pemkab Kutim, pada Rabu (30/10/2024).
Acara ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat pemerintahan hingga pegawai negeri, untuk memperkuat pemahaman tentang kebijakan anti-korupsi yang mendalam.
Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sulastin, yang mewakili Pjs Bupati Kutim, menekankan dalam sambutannya bahwa korupsi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi negara.
Ia menyatakan bahwa implementasi kebijakan anti-korupsi yang efektif tidak sekadar langkah administratif, tetapi merupakan esensi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Kesadaran akan pentingnya menghindari korupsi harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing,” tegasnya.
Sulastin juga menggarisbawahi pentingnya peran agama sebagai benteng moral untuk mencegah praktik korupsi. Ia menekankan bahwa dengan membentengi diri, celah-celah untuk melakukan korupsi dapat dihindari.
Sosialisasi ini diharapkan menjadi awal yang signifikan untuk memperkuat komitmen setiap instansi pemerintah di Kaltim, menolak segala bentuk korupsi. Sulastin mengajak seluruh instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk aktif dalam pengawasan serta pembinaan SPIP yang berkualitas dan terintegritas.
Kegiatan ini diharapkan setiap elemen pemerintah semakin memahami urgensi SPIP, sebagai garda utama dalam menghindari potensi kebocoran anggaran dan memastikan pengelolaan keuangan negara sesuai aturan yang transparan.
“Kerja sama yang solid dan komitmen bersama sangat penting untuk membangun Indonesia yang bersih dari korupsi,” pungkasnya. (adv/ni/lk01)
