Lensakaltim.com (Kutim) – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi mendorong perusahaan di daerah itu mengubah pola pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR. Menurutnya, CSR jangan berhenti pada pemberian bantuan, tetapi harus mampu menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi.
Mahyunadi menilai program CSR memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat jika diarahkan pada peningkatan kapasitas, pengembangan usaha dan pembukaan akses pasar.
Ia menegaskan, bantuan tetap dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Namun, pola tersebut tidak seharusnya menjadi satu-satunya bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat.
“Bantuan tetap diperlukan dalam kondisi tertentu, tetapi kita harus bergerak lebih jauh. CSR harus mampu melahirkan petani produktif, melahirkan peternak, melahirkan UMKM yang naik kelas, melahirkan koperasi yang sehat,” kata Mahyunadi.
Menurutnya, keberhasilan program TJSL seharusnya tidak hanya diukur dari berapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi dari seberapa jauh program tersebut mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru yang bertahan dalam jangka panjang.
Salah satu skema yang didorong Mahyunadi adalah menghubungkan kelompok usaha masyarakat dengan kebutuhan operasional perusahaan. Dengan pola tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi dapat berkembang menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan.
Ia mencontohkan berbagai kebutuhan perusahaan yang sebenarnya dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal, mulai dari katering, transportasi, penyediaan seragam, material, jasa perawatan hingga sektor keamanan.
“CSR harus mampu melahirkan pengusaha lokal yang mampu menjadi pemasok perusahaan,” ujarnya.
Mahyunadi menilai pola pemberdayaan seperti itu dapat menciptakan efek ekonomi yang lebih panjang. Ketika masyarakat memiliki keterampilan, usaha yang berjalan dan akses terhadap pasar, ketergantungan terhadap bantuan dapat perlahan dikurangi.
Karena itu, ia berharap perusahaan tidak hanya memandang CSR sebagai kewajiban sosial, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi di sekitar wilayah operasionalnya.
“Yang kita dorong adalah bagaimana masyarakat punya usaha, punya keterampilan dan punya pasar. Kalau itu berjalan, manfaatnya akan jauh lebih panjang,” katanya.
Mahyunadi berharap sinergi pemerintah, perusahaan dan masyarakat melalui program TJSL dapat diperkuat. Selain meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, program tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di Kutai Timur. (adv/kw/ao)
