Lensakaltim.com (Kutim) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur (Kutim) Rizali Hadi mendorong kolaborasi pihak swasta dalam pembangunan daerah. Ia menilai banyaknya program dan kebutuhan pembangunan yang harus dijalankan tidak sebanding dengan kemampuan anggaran pemerintah yang dinilai memiliki keterbatasan.
Pemerintah Kutim tidak serta menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, peran swasta melalui program CSR dinilai perlu terus diperkuat.
“Tidak mungkin pemerintah dengan sekian banyak program, dengan keterbatasan APBD mampu menjangkau, mampu merealisasikan seluruh program yang ada,” jelas Rizali kepada awak media belum lama ini.
Menurutnya, peran sswasta dalah hal ini perusahaan yang beroperasi di Kutim memiliki infrastruktur yang memadai dengan berbagai fasilitas dan sumber daya yang dapat membantu dan mendukung pembangunan di daerah yang menjadi lokasi usahanya. Terutama dalam membantu masyarakat di sekitar wilayah kerja.
Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya dilihat dari aktivitas ekonomi, tetapi juga dari peluang kolaborasi yang dapat dibangun bersama pemerintah dan masyarakat. Salah satu bentuknya dapat berupa pengembangan akses menuju potensi wisata yang berada di sekitar wilayah perusahaan.
Pemerintah tidak harus selalu turun langsung dalam seluruh proses pembangunan. Pemerintah dapat mengambil peran dalam koordinasi, perencanaan dan membangun kerja sama, sementara pihak swasta memberikan dukungan sesuai kemampuan dan ruang yang disepakati.
Menurutnya, pola ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pemanfaatan potensi daerah. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, pengembangan potensi juga dapat membuka aktivitas ekonomi baru di sekitar wilayah tersebut.
“Cukup kita koordinasi, bekerja sama, memanfaatkan yang ada,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan multipihak menjadi semakin penting karena pembangunan tidak hanya menjadi urusan pemerintah. Masyarakat dan dunia usaha juga memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing.
“Kolaborasi yang terarah, batasan anggaran pemerintah diharapkan tidak menjadi penghambat utama dalam mengembangkan potensi yang ada di Kutim,” pungkasnya. (adv/kw/ao)
