Lensakaltim.com (Jakarta) – Rencana pembangunan rumah sakit baru di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) harus menyesuaikan arah kebijakan pemerintah pusat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kini memperketat dukungan pembangunan fasilitas kesehatan baru dan lebih memprioritaskan revitalisasi rumah sakit yang telah beroperasi.
Menyikapi kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim mulai mengarahkan strategi penguatan layanan kesehatan rujukan. RSUD Muara Bengkal diproyeksikan menjadi prioritas penerima program revitalisasi dari Kemenkes, dengan dukungan kesiapan lahan seluas empat hektare.
Arah kebijakan itu terungkap setelah jajaran Pemkab Kutim yang dipimpin langsung Bupati Kutim melakukan audiensi dengan Kemenkes di Jakarta, Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut turut membahas sejumlah usulan strategis, mulai dari pembangunan Rumah Sakit Muara Wahau hingga penambahan alat kesehatan untuk RSUD Sangkulirang dan RSUD Muara Bengkal.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim, dr Yuwana Sri Kurniawati, mengatakan audiensi tersebut menjadi upaya pemerintah daerah mengawal kebutuhan pengembangan fasilitas kesehatan di Kutim. Namun, realisasi sejumlah program harus diselaraskan dengan regulasi dan prioritas nasional.
Menurut dia, pembangunan Rumah Sakit Muara Wahau sebenarnya telah dipersiapkan melalui dokumen perencanaan berupa Detailed Engineering Design (DED) dan Feasibility Study (FS). Kendati demikian, Kemenkes memiliki kriteria khusus dalam memberikan dukungan pembangunan rumah sakit baru.
“Pembangunan rumah sakit baru saat ini difokuskan untuk daerah-daerah yang memang sangat terpencil dan belum memiliki fasilitas rumah sakit sama sekali, seperti di wilayah Papua. Sementara untuk kawasan Kalimantan, kebijakan tersebut sangat selektif, salah satunya menyasar wilayah Hulu Sungai,” jelas Yuwana saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (16/11/2026).
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu menyesuaikan pendekatan. Kemenkes mengarahkan agar pengembangan fasilitas kesehatan di daerah yang tidak masuk kriteria pembangunan rumah sakit baru dilakukan melalui revitalisasi rumah sakit eksisting.
Skema ini mencakup peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pemenuhan alat kesehatan, hingga peningkatan kapasitas pelayanan. Termasuk di dalamnya peningkatan klasifikasi rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C.
Selain mempertimbangkan kesesuaian dengan kebijakan nasional, penentuan penerima bantuan juga dibatasi satu lokus utama untuk setiap kabupaten/kota. Kewenangan penentuan lokus berada pada kepala daerah, dengan kesiapan lahan menjadi salah satu aspek penting.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemkab Kutim mengarahkan prioritas revitalisasi kepada RSUD Muara Bengkal. Rumah sakit ini dinilai memiliki kesiapan lebih baik karena telah didukung ketersediaan lahan seluas empat hektare.
“Untuk saat ini yang akan mendapat program revitalisasi adalah RSUD Muara Bengkal, karena lahannya sudah tersedia seluas empat hektare. Insyaallah, fasilitas kesehatan dan alat kesehatannya juga akan segera dibantu oleh Kemenkes dan kita akan segera berproses,” ungkapnya.
Revitalisasi tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan rujukan di Kutim. Dengan dukungan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang memadai, masyarakat di wilayah Muara Bengkal dan sekitarnya diharapkan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih optimal.
Di tengah ketatnya kebijakan pembangunan fasilitas baru, Pemkab Kutim kini memilih memaksimalkan rumah sakit yang sudah tersedia. Kesiapan lahan dan dukungan pemerintah pusat menjadi modal penting untuk mempercepat pemerataan layanan kesehatan hingga wilayah kecamatan. (adv/rl/ao)













