Lensakaltim.com (Kutim) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, merespons wacana pengadaan jaringan gas (jargas). Menurutnya, pemasangan jargas di Kutim belum realistis karena daerah tersebut tidak memiliki infrastruktur jaringan gas yang memadai.
“Kalau kuotanya lebih dari yang dibutuhkan Bontang, kenapa kita tidak memanfaatkannya. Namun, karena kita tidak memiliki jaringan yang siap, ini sulit untuk diusulkan,” ujar Jimmi, Sangatta, Kamis (31/10/2024).
Jimmi menambahkan, pemasangan jargas baru bisa terealisasi apabila ada investor yang membangun stasiun besar untuk mendukung jaringan gas. Namun, ia ragu investor akan tertarik mengingat kondisi infrastruktur Kutim yang masih belum stabil.
“Investor pasti memperhatikan kondisi infrastruktur kita,” ucap Jimmi.
Ia mengakui bahwa kondisi Kutim masih jauh dari kesiapan seperti yang ada di Bontang, di mana infrastruktur sudah lebih stabil untuk mendukung pemasangan jaringan gas.
“Di Bontang hampir tidak ada perbaikan yang mengganggu seperti pembongkaran drainase atau jalan. Sementara di sini, masih banyak infrastruktur yang belum sempurna,” jelas Jimmi.
Jimmi menegaskan bahwa ia tidak ingin infrastruktur yang belum siap justru menjadi beban tambahan jika pemasangan jargas dipaksakan. Selain itu, ia menambahkan bahwa rencana pemasangan jargas belum tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kutim.
Namun demikian, ia menyarankan agar pemasangan jargas dapat dimulai di beberapa wilayah seperti perumahan KPC dan Munthe sebagai proyek percontohan, mengingat infrastruktur di wilayah tersebut dinilai cukup memadai.
“Usulan ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk dibahas dalam RPJPD November tahun ini,” terang Jimmi.
Sebagai informasi bahwa pembahasan mengenai usulan jargas di Kutim, pertama kali disampaikan oleh Anggota Komisi C DPRD Kutim, Pandi Widiarto, setelah menerima kunjungan dari Komisi C DPRD Bontang. (adv/dr/lk01)
