Lensakaltim.com (Kutim) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hj. Uci, ikut menyoroti tingginya biaya sertifikasi halal yang harus ditanggung oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kutim.
Menurut legislator PKS itu, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran, seperti pelatihan izin usaha dan fasilitasi sertifikasi halal.
“Saya lihat kegiatan di Dinas Koperasi itu cukup banyak, mulai dari pelatihan izin-izin usaha hingga sertifikat halal,” beber Hj Uci, saat ditemui sejumlah rekan media di ruang kerjanya.
Namun, Uci menekankan bahwa biaya yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal masih dirasa terlalu tinggi bagi para pelaku UMKM. “Alhamdulillah, saya lihat program-programnya sudah tepat sasaran, tapi memang biaya untuk mendapatkan sertifikat halal mungkin agak mahal ya,” paparnya.
Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam dewan itu beranggapan. Tingginya biaya tersebut, bisa menjadi hambatan bagi UMKM dalam memperluas pasar mereka, terutama di sektor makanan dan minuman yang sangat membutuhkan sertifikasi halal.
Ia pun berharap pemerintah daerah dapat memberikan subsidi atau bantuan untuk meringankan beban tersebut. “Saya harap ada bantuan dari pemerintah, seperti subsidi, agar pelaku UMKM bisa mendapatkan sertifikat halal dengan lebih mudah,” pesanya.
Menurutnya, sertifikat halal sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk UMKM, baik di pasar lokal maupun nasional. Sertifikasi halal tidak hanya penting dari sisi keagamaan, tetapi juga dari sisi kepercayaan konsumen.
“Dukungan pemerintah sangat diperlukan agar produk UMKM bisa bersaing. Dengan sertifikat halal, konsumen akan merasa lebih aman dan percaya terhadap produk yang mereka beli,” imbuhnya. (adv/*)
