Lensakaltim.com (Kukar) – Pemenuhan tenaga kesehatan (nakes) dan perawat di setiap desa masih menjadi tantangan untuk Pemkab Kukar untuk segera diselesaikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Kukar.
Hal tersebut untuk meningkatkan status desa melalui indikator Indeks Ketahanan Sosial. Kepala DPMD Kukar, Arianto menyebutkan, sejauh ini masih banyak desa-desa yang belum memiliki tenaga medis. Berdasarkan informasi yang dia terima, Dinas Kesehatan belum bisa mengangkat nakes baru yang akan ditempatkan di desa.
Untuk memenuhi indikator tersebut, DPMD Kukar membuat kebijakan dengan menjalankan program 1 desa 1 bidan 1 perawat. Sehingga pemerintah desa setempat bisa menganggarkan dan mengangkat tenaga kesehatan.
“Kami berikan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk mengangkat tenaga medis, bidan dan perawat bagi desa-desa yang belum memiliki nakes,” kata Arianto.
Pelaksanaannya, tetap berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Mereka menyiapkan secara teknis melalui Puskesmas dan menetapkan desa mana yang membutuhkan bidan dan perawat. Sedangkan pembayaran bulanan nakes tetap menjadi tanggung jawab pemerintah desa.
“Untuk pembayaran honorarium atau insentif tenaga kesehatan itu melalui desa,” sambungnya.
Hanya saja, kata Arianto, masih ditemukan kendala di lapangan seperti belum tersedia sumber daya manusia (SDM) di masyarakat setempat. Salah satunya desa di Kecamatan Tabang. Ketika melakukan proses rekrutmen namun tidak ada yang mendaftarkan diri.
“Ada beberapa desa yang sudah kita anggarkan dananya tapi belum ada yang bersedia mengisi di desa tersebut, karena orang setempat tidak ada SDM-nya, dan dari luar pun masih belum berani kesitu,” tutupnya. (Rh)
