Lensakaltim.com (Jakarta) – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, mendorong percepatan pembangunan jaringan listrik bagi tiga desa yang hingga kini belum teraliri listrik. Ketiganya yakni Desa Pulau Miang, Tanjung Mangkalihat, dan Sandaran.
Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik PLN berlangsung di Ruang Samaun Samadikun, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin (14/9/2026), dipimpin Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno. Pertemuan itu juga dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud serta para bupati se-Kaltim atau perwakilannya.
Kesempatan itu, Mahyunadi menyebut tingkat elektrifikasi Kutim berdasarkan hasil verifikasi telah mencapai 97,87 persen. Meski capaian tersebut cukup tinggi, masih terdapat tiga desa yang belum mendapatkan akses listrik.
“Kami sangat bersyukur karena tingkat elektrifikasi di Kutai Timur berdasarkan verifikasi sudah mencapai 97,87 persen. Namun masih ada tiga desa yang belum mendapatkan listrik, yaitu Pulau Miang, Tanjung Mangkalihat, dan Sandaran,” kata Mahyunadi.
Pemkab Kutim berharap rapat koordinasi bersama Kementerian ESDM, Pemprov Kaltim dan PLN tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat pembangunan jaringan menuju tiga desa tersebut.
Mahyunadi menilai keberadaan listrik memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar penerangan rumah. Akses energi dibutuhkan untuk menunjang pendidikan, pelayanan publik, komunikasi, serta menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, Pemkab Kutim mendorong agar Pulau Miang, Tanjung Mangkalihat dan Sandaran masuk dalam prioritas percepatan program listrik desa sehingga target Kaltim bebas desa tanpa listrik pada 2027 dapat diwujudkan.
Bagi Kutim, elektrifikasi 100 persen bukan sekadar mengejar angka capaian. Pemerintah daerah berharap akses listrik benar-benar dapat dirasakan masyarakat di wilayah terpencil sebagai bagian dari upaya memperkecil kesenjangan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup.
Pemkab Kutim pun meminta dukungan pemerintah pusat dan PLN untuk mempercepat realisasi jaringan listrik di tiga desa tersebut. Dengan demikian, seluruh masyarakat Kutim diharapkan dapat menikmati layanan listrik secara memadai dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Tri Winarno menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat program listrik desa, khususnya wilayah yang hingga kini belum terjangkau jaringan kelistrikan.
“Program listrik desa ini merupakan program Presiden. Kami akan membantu semaksimal mungkin, khususnya untuk daerah-daerah yang belum memperoleh akses listrik, baik karena persoalan lokasi maupun perizinan,” ujar Tri.
Menurutnya, persoalan elektrifikasi tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan jaringan. Kendala lokasi, kondisi geografis, hingga perizinan juga menjadi faktor yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintah agar penyelesaiannya dapat dipercepat. (adv/ao)
