Lensakaltim.com (Kutim) – Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) gabungan partai Gerindra dan PKB, menyampaikan pemandangan umum terhadap nota penjelasan pemerintah terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024.
Pendangan umum fraksi KIR itu, disampaikan David Rante, dalam rapat paripurna ke-18 di Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi Sangatta, Senin (17/7/2023).
Menurut David Rante, dengan meningkatnya jumlah pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 mendatang, maka pemerintanh harus secara bijak milihat potensi yang dimiliki dengan program prioritas yang bermuara dalam kesejahteraan masyarakat.
“Ada empat catatan fraksi KIR untuk pemerintah menyikapi KUA dan PPAS 2024. Yakni pertama, menyusun langkah-langkah konkrit dan strategis yang efektif baik dalam penyusunan maupun pembahasan APBD 2024 serta pelaksanaan. Kedua, meminta pemerintah segera menjalankan APBD 2023, sehingga seluruh program bisa berjalan dengan baik dan tidak menjadi SILPA,” beber David Rante.
Rancangan KUA dan PPAS 2024 Pemkab Kutim, Fraksi KIR Berikan 4 Catatan
“Ketiga, merumuskan kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, serta melakukan penyempurnaan dengan optimalisasi program dan kegiatan. Keempat, meminta pemerintah dalam pembahasan KUA dan PPAS, sisi pendapatan dan belanja dapat disajikan dengan baik dan mendetail agar dapat dimengerti dengan praktis,” sambungnya.
Secara umum menurut politisi Partai Gaerindra itu, nota penjelasan pemerintah terhadap Rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 sangat baik, terlebih Pemerintah Kutim aktif melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sectoral.
“Dengan keselarasan tersebut, kiranya sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Capaian kinerja yang terukur memperhatikan target dari setiap program yang nantinya akan dijalankan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, untuk pendapatan daerah tahun anggaran 2024, direncanakan sebesar Rp 8,158 triliun. Sementara untuk belanja tahun 2024 dengan empat sub bidang, termasuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, yakni sebesar Rp 8,158 triliun. (adv/lk01)
