Lensakaltim.com (Kutim) – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, masalah kekurangan pegawai di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dinilai menjadi kendala utama dalam mencapai tujuan tersebut.
Hal ini mengakibatkan layanan yang seharusnya bisa maksimal menjadi terhambat, khususnya di instansi-instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua l DPRD Kutim Sayid Anjas, mengatakan bahwa secara rata-rata ia menilai masih ada kekurangan pegawai sejumlah OPD, sehingga mereka dituntut untuk pelayanan secara maksimal.
“Beberapa memang masih ada yang kekurangan pegawai teknis, mereka kadang ada yang cuma operator yang bekerja dibidang itu,” ujarnya, saat ditemui sejumlah awak media di ruang kerjanya, belum lama ini.
Salah satu kedinasan yang melakukan pelayanan secara langsung dengan masyarakat seperti Dinas Koperasi dan UMKM. Namun disisi lain mereka masih kekurangan kapasitas pegawai yang diharuskan.
Menurutnya, hal tersebut perlu segera dicarikan solusi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Ia menekankan bahwa pelayanan publik yang optimal merupakan tanggung jawab utama dan harus menjadi prioritas bersama.
“Inikan seharunya rananya BKPSDM untuk hal ini. Kalau kita tanya pegawai kenapa lambat? Anu pak kekurangan operator dan gini-gini alasannya pasti begitu,” terangnya.
Selain itu, pihaknya menyerahkan persoalan ini kepada pemerintah untuk segera dicarikan solusi yang tepat. Ia berharap pemerintah dapat turun tangan secara aktif guna menyelesaikan masalah yang ada.
“Pemerintah segera mengatur ini, kalau memang anggarannya kurang akan kita tambahkan. Kalau kekurangan insentif untuk gaji pegawai itu bisa kita bantu. Yang terpenting pelayanan kepada masyarakat jangan terlambat,” pungkasnya. (adv/dr/lk01)
