Lensakaltim.com (Kutim) – Merujuk pada Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, Undang-undang no 23 tentang pemerintah daerah. serta Permendagri No 1 tahun 2017 tentang penataan desa yang juga memberikan gambaran hampir sama.
Guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)) kabupaten Kutai Timur (Kutim) dr Novel Tyty Paebonan, meminta Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan.
“Harus diubah cara pandangnya. Pembangunan dan kesejahteraan serta kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di perkotaan. Lewat UU tentang Desa mengantar kita agar dalam membangun Indonesia, haruslah dimulai dari Desa,” ucap dr. Novel T Paembonan.
Di Kutim sendiri beberapa waktu lalu telah mengesahkan Peraturan terkait pemekaran desa. Dia berharap, desa-desa yang semula persiapan dan telah ditetapkan menjadi desa definitif, bisa lebih berkembang lagi.
Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat, DPRD Minta Pemerintah Pembangunan Dari Desa
Novel berharap, desa yang telah disahkan menjadi desa definitif tersebut, mampu menjadi desa yang mandiri secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, bermartabat secara budaya, yang dikenal sebagai Catur Sakti Desa. Kemudian menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyatukan langkah menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
“Kesebelas Desa tersebut, adalah, Desa Pinang Raya, Bukit Pandan Jaya, Sekurau Atas, Tepian Raya, Tepian Madani, Tepian Budaya, Kerayaan Bilas, Parianum, Serta Kelinjau Tengah, Jabdan dan Desa Miau Baru Utara,” ungkapnya
Sedangkan Ketua DPRD Kutim Joni mengatakan, dengan ditetapkannya desa persiapan menjadi desa devinitif ini, diharapkan pembangunan di desa-desa itu bisa lebih maksimal lagi di masa mendatang. (adv/*/lk01)
