Lensakaltim.com (Kutim) – Melalui Rapat Paripurna ke 22 pada Jumat (04/08/2023), Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memberikan apresiasi atas masukan dan saran yang di sampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui pandangan fraksi-fraksi tentang nota pemerintah mengenai rancangan perubahan kebijakan umum KUA dan PPAS tahun 2023.
“Dari tujuh pandangan fraksi tadi, banyak masukan yang sangat kontrukstif kepada kami (Pemerintah), kami sangat mengapresiasi dan akan menjadi catatan penting untuk segera di perbaiki,” terang Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum Sekertariat Didi Herdiansyah.
Menurutnya, dari seluruh pandangan yang di sampaiakan dalam rapat yang di hadiri oleh 21 anggota DPRD, unsur Forkopimda serta perwakilan dari beberapa Perangkat Daerah (PD) itu, dirinya menyebut ada beberapa catatan yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah.
“Pertama lambanya penyerapan anggaran dimana hingga triwulan ketiga ini baru mencapai 26,36 persen, namun disisi lain, seluruh fraksi memberikan apresiasi kepada pemerintah terkait pembayaran gaji tenaga honorer,TPP dan peningkatan tunjangan bagi para pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk pembayaran proyek melalui multy Years contract (MYC),” ungkapnya.
Apresiasi Kritikan DPRD, Asisten Admistrasi Umum; Positif Untuk Kemajuan Kutim
Didi Herdianasyah yang pernah menjabat sebagai Camat Sangatta Utara ini, Ada hal menarik yang di sampaikan salah satu fraksi yang meminta agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di setiap PD.
“Nah maksudnya apa, belajar dari pengalaman pada tahun 2022 hingga tahun ini proses penyerapan anggaran kita sangat lambat, dan kalau SDM kita sudah memiliki kapastitas yang mumpuni permasalah ini bisa kita atasi,” ujarnya.
Selain itu, ketepatan program pembangunan yang akan di laksanakan juga disampaikan oleh DPRD yang menurut Didi Herdiansyah harus di lakukan oleh pemerintah, diantaranya terkait air bersih perkotaan, pembangunan pelabuhan Kenyamukan, termasuk permasalahan sampah.
“Memang kita akui, ada beberapa kendala terutama persoalan waktu yang begitu cepat saat proses penginputan program melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yang berakibat pada program yang harusnya sejalan dengan keinginan masyarakt akhirnya tertunda,” tutup Didi Herdiansyah. (adv/*/lk01)
