Lensakaltim.com (Balikpapan) – Di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi di sejumlah daerah sebagai bentuk kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Kota Balikpapan memilih pendekatan berbeda. Organisasi kepemudaan tersebut mendorong ruang dialog kritis dan konstruktif sebagai sarana mengawal program-program pemerintah.
Ketua GPII Kota Balikpapan, Lukman, mengatakan setiap elemen masyarakat memiliki cara masing-masing dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, kritik tidak selalu harus diwujudkan melalui aksi turun ke jalan.
“Kami mendorong dialog kritis yang dapat melahirkan solusi-solusi konstruktif. Kami menghormati teman-teman mahasiswa yang memilih menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi, namun GPII Kota Balikpapan memilih jalur dialog, diskusi, dan kajian sebagai bentuk partisipasi dalam mengawal kebijakan publik,” bebernya.
Lukman menjelaskan, GPII Balikpapan dalam waktu dekat akan menggelar forum diskusi yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, hingga pemangku kebijakan. Forum tersebut bertujuan membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan program pemerintah dan kondisi pembangunan nasional.
“Insyaallah kegiatan tersebut akan kami laksanakan pada awal bulan juli. Kami ingin menghadirkan ruang diskusi yang sehat, terbuka, dan berbasis data agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh terhadap berbagai program pemerintah, sekaligus memberikan masukan yang objektif untuk perbaikannya,” kata Lukman.
Salah satu isu yang akan menjadi fokus pembahasan adalah kondisi ekonomi makro Indonesia, termasuk pengaruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap perekonomian nasional dan daerah.
Menurut Lukman, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi generasi muda, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas pembangunan manusia apabila dikelola secara efektif dan terintegrasi.
“Bagi kami, MBG bukan hanya program pemenuhan gizi bagi generasi muda, tetapi juga memiliki efek berganda atau multiplier effect terhadap perekonomian. Program ini berpotensi menciptakan perputaran ekonomi baru di daerah, membuka peluang usaha, meningkatkan permintaan produk pertanian, peternakan, dan perikanan, serta menggerakkan sektor UMKM,” jelasnya.
Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok kebutuhan bahan baku.
“Jika pelaksanaan MBG mampu mengintegrasikan pelaku usaha lokal sebagai pemasok kebutuhan bahan baku, maka akan tercipta rantai pasok yang sehat dan berkelanjutan. Pelaku usaha lokal akan memperoleh peningkatan volume penjualan secara bertahap, petani dan nelayan memiliki pasar yang lebih pasti, serta muncul efek ekonomi yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” bebernya.
Melalui forum konsolidasi ini, GPII Balikpapan menyusun sejumlah rekomendasi serta melakukan evaluasi terhadap berbagai program pemerintah agar pelaksanaannya semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Berbagai masukan yang dihimpun akan diformulasikan secara objektif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif generasi muda dalam mengawal kebijakan publik.
GPII Balikpapan menegaskan bahwa pengawalan terhadap program pemerintah tidak hanya dilakukan melalui kritik, tetapi juga melalui penyampaian gagasan, solusi, dan rekomendasi yang konstruktif. “Diharapkan tercipta sinergi yang positif antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas Lukman. (ao)
