Lensa Kaltim (Jakarta) – Fraksi Partai Demorkat (FPD) meminta pemerintah untuk terus menstimulasi perekonomian dengan cara menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung UMKM agar tetap berkarya dan membuka lapangan kerja demi menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.
Demikian disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Irwan saat membacakan pandangan Fraksi Partai Demokrat atas keterangan pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (25/5/2021).
“FPD meminta pemerintah agar senantiasa mengambil kebijakan yang pro-growth (pro-pertumbuhan), pro- poor (pro-kemiskinan), pro-enviaronment (pro-lingkungan), dan pro-job (pro penciptaan lapangan kerja). Karena kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan rakyat adalah yang utama,” kata Irwan.
Masih dalam kesempatannya itu, Irwan menyebutkan agar pemerintah lebih realistis dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2022. “Dengan mempertimbangkan pencapaian target pertumbuhan 2021 pada kuartal I masih mengalami kontraksi minus 0,74 persen,” paparnya masih membacakan pandangan fraksi.
Tidak hanya itu, sambung dia, fraksinya juga meminta pemerintah mencermati fenomena inflasi rendah di tengah resesi ekonomi saat ini. ”Melihat proyeksi inflasi pemerintah di Tahun 2022 sebesar 2,0-4,0 persen, diperlukan kordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dengan Bank Indonesia agar stabilitas tingkat harga dapat terus terjaga,” ucap legislator Dapil Kalimantan Timur itu.
FPD juga menyarankan agar wacana pemerintah untuk menaikan PPN juga perlu dikaji kembali dan didalami secara hati-hati dan bijaksana karena akan berpengaruh langsung terhadap nilai inflasi.
“Terkait nilai tukar yang diproyeksikan pemerintah di tahun 2022 berada pada kisaran Rp13.900-Rp15.000 per dolar Amerika Serikat, kami berpandangan angka tersebut realistis di tengah proses pemulihan ekonomi di seluruh dunia,” pungkasnya.
