Lensakaltim.com (Kutim) – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pada Rabu (30/10/2024) untuk mempercepat penurunan angka stunting. Rapat ini dipimpin oleh Achmad Junaidi B, Sekretaris TPPS yang mewakili Pjs Bupati Kutim, H. Agus Hari Kesuma. Acara ini mempertemukan berbagai pihak terkait untuk memperkuat sinergi dalam penanganan isu stunting yang masih menjadi salah satu tantangan kesehatan utama di Kutim.
Dalam sambutan tertulisnya, Pjs Bupati Kutim menyampaikan rasa syukur atas kesempatan untuk kembali berkumpul dalam forum penting ini. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor sebagai langkah strategis dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting (PPS) tahun 2024.
“Sinergi yang kuat sangat dibutuhkan agar regulasi ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, hingga desa dalam menurunkan prevalensi stunting,” ujarnya.
Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan Forkopimda, perwakilan perangkat daerah, dan mitra kerja Program Bangga Kencana (KKBPK) serta BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting). Mereka memaparkan berbagai program dan menegaskan komitmen untuk mencapai target bebas stunting guna mendukung pencapaian generasi emas Indonesia 2045.
Pjs Bupati Kutim mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi penurunan angka stunting. “Kita harus memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme agar tujuan besar ini dapat tercapai,” ujarnya dalam sambutannya.
Pemerintah merumuskan sejumlah strategi percepatan penurunan stunting, seperti pemenuhan gizi seimbang bagi bayi dan ibu, serta peningkatan akses sanitasi dan air bersih. Berdasarkan data e-PPGBM, prevalensi stunting di Kutim menunjukkan penurunan dari 29 persen pada 2023 menjadi 16,94 persen pada Juni 2024, dan terus menurun hingga 15,7 persen pada September 2024.
Selain prevalensi stunting, jumlah keluarga berisiko stunting (KRS) juga mengalami penurunan signifikan. Pada Semester II tahun 2023, terdapat 19.900 KRS yang kemudian menurun menjadi 15.576 pada Juni 2024 dan mencapai 12.362 pada akhir September 2024.
Data ini menunjukkan dampak positif dari berbagai intervensi yang diterapkan. Selain itu, angka anak yang mengalami stunting juga turun dari 1.801 pada Juni 2024 menjadi 1.748 pada akhir September 2024, dengan Kecamatan Muara Bengkal memiliki kasus tertinggi dan Kecamatan Batu Ampar terendah. (adv/ni/lk01)
