Lensakaltim.com (Kutim) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Faizal Rachman, mengaku bahwa pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, merupakan prioritas utama yang harus diwujudkan.
Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Ia mengaku selama ini DPRD Kutim telah mengalokasi untuk iuran BPJS atau subsidi BPJS kepada masyarakat melalui Dinas Kesehatan. Namun sering terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), sehingga hal itu bisa dimaksimalkan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait.
“Setiap saya sosialisasi ke daerah-daerah, saya selalu mengingatkan kepada pemerintah desa untuk berperan penting membantu masyarakat yang belum punya BPJS Kesehatan. Kami minta untuk segera didaftarkan, karena subsidi iuran sudah tersedia,” ucap Faizal Rachman.
Politisi PDI-Perjuangan Kutim itu juga mengungkapkan bahwa ada juga karakteristik dalam masyarakat terkadang tidak peduli, namun ketika sakit baru mendaftar BPJS Kesehatan dan hal itu banyak laporan.
DPRD Dorong Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas
“Intinya, kedepan ini harus betul-betul masyarakat kita tercover yang bukan penerima upah. Kalau yang menerima upah kan itu tanggung jawab perusahaan,” jelasnya.
Dirinya menjelaskan bahwa setiap tahunnya anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan, yang telah disediakan pemerintah untuk masyarakat rata-rata mencapai Rp 34 miliar.
“Kalau misalkan anggarannya kurang untuk mensubsidi, kan bisa kita tambah. Ini yang jadi masalah, karena anggaran tidak pernah habis dan selalu ada Silpa kurang lebih 4 miliar,” pungkasnya. (adv/ik/lk01)
