Lensakaltim.com (Kutim) – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mendorong penguatan layanan pangan masyarakat melalui program pembangunan dapur umum yang kini mendapat dukungan kuat dari para investor lokal. Kehadiran pelaku usaha daerah dianggap menjadi kunci penting dalam memastikan program ini berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Plt Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Setkab Kutim, Trisno, menyampaikan bahwa dari sembilan calon investor yang memaparkan rencana kerjanya, delapan di antaranya berasal dari Kutim. Para pengusaha lokal ini dinilai memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.
“Kita memprioritaskan investor lokal karena mereka lebih memahami karakter wilayah, lebih mudah menjangkau lokasi, dan mampu menyesuaikan konsep dapur dengan potensi daerah,” ujar Trisno, Selasa (25/11/2025).
Para investor lokal mengajukan jumlah titik dapur umum yang berbeda-beda, mulai dari dua titik hingga puluhan titik, sesuai kemampuan masing-masing. Pemerintah tidak menerapkan pembagian merata, melainkan mengikuti kapasitas dan kesiapan investor untuk memastikan setiap titik dapat beroperasi optimal.
“Yang penting, tidak ada titik yang terbengkalai dan seluruh dapur berjalan lancar,” tegasnya.
Dengan medan Kutim yang luas dan beragam, investor lokal dinilai lebih adaptif menghadapi tantangan operasional. Dari akses jalan, ketersediaan air bersih, hingga logistik bahan baku, para pelaku usaha daerah ini telah menyiapkan berbagai mitigasi, seperti sumber air alternatif, penyimpanan bahan pangan yang memadai, serta pola distribusi yang efisien.
Langkah ini memastikan dapur umum mampu memberikan layanan makanan secara konsisten, terutama di daerah-daerah terpencil dan rawan keterbatasan pasokan.
Selain mendukung ketahanan pangan, keterlibatan investor lokal turut memberi dampak ekonomi ganda. Sebagian besar bahan baku dipasok dari pedagang dan petani setempat, sehingga rantai pasok yang terbentuk ikut menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Program dapur umum ini bukan sekadar layanan makan, tapi juga bentuk pemberdayaan pengusaha dan warga lokal,” kata Trisno.
Kedekatan investor lokal dengan wilayah membuat proses pengawasan dan evaluasi lebih mudah dilakukan. Pemerintah berharap sinergi yang terbangun dapat mempercepat penyediaan layanan dapur umum sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha daerah.
Trisno menambahkan bahwa keseriusan pengusaha lokal dalam mengambil bagian pada program ini menjadi contoh nyata kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan Kutai Timur.
“Ketika potensi lokal diberdayakan, manfaatnya kembali kepada masyarakat Kutim sendiri,” tutupnya. (adv/rm/lk)
