Lensakaltim.com (Kutim) – Mendapat kesempatan keempat untuk memberikan pandangan umum terkait dengan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur (Kutim), melalui juru bicara Muhammad Amin, memberikan sejumlah catatan dan masukan bagi pemerintah daerah.
Sebagai informasi, pandangan umum fraksi Demokrat tersebut, dibacakan dalam rapat paripurna ke 27, Kamis (13/6/2024) siang. 7 fraksi dalam dewan, silih berganti menyampaikan pandangan meraka terkait dengan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, yang telah disampaikan Bupati Ardiansyah Sulaiman, pada Rabu (12/6/2024) atau sehari sebelumnya.
Terkait isu pendapatan, fraksi Demokrat berpandangan bahwa realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 sebesar Rp. 352,46 miliar atau 44,76 persen dari pendapatan daerah sebesar Rp. 787,53 miliar, dirasa masih kurang maksimal, mengingat masiih banyaknya kebutuhan mendasar dari masyarakat yang belum terpenuhi.
“Kita tetap apresiasi bersama, namun public perlu tahu apakah meningkatnya pendapatan aslii daerah ini karena dominan disumbang oleh BUMD, Perusda atau karena factor lainnya,” beber Amin.
Dari segi realisasi belanja, fraksi Demokrat mengapresiasi terjadinya peningkatan pendapatan daerah tersebut dan sekaligus mendorong agar realisasi belanja daerah kedepanya harus lebih besar dan meningkat. Terjadinya peningkatan ini, harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah, secara signifikan dalam seluruh sektor kehidupan.
“Dengan meningkatnya realisasi pendapatan dan belanja tahun 2023, semestinya berkolerasi langsung dengan peningkatan pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien, terutama dalam kaitanya dengan berbagai pelaksanaan program, yang terkait dalam upaya peninigkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah,” imbuhnya.
Kesempatan itu, fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah lebih memperhatikan dan meningkatkan transparansi dan akutablitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan bisa mengaksesnya. Dirinya juga mendorong, pihak terkait dapat memedomani ketentuan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan dilapangan bisa sesuai dan penuh tanggungjawab.
“Kami berharap pada pemerintah, kedepanya lebih memperhatikan, focus, efisiansi dan kebutuhan mendasar yang ada dimasyarakat, terutama infrastruktur, akses jalan darat, pelabuhan dan udaara dan juga kebutuhan terkair jaringan internet, bisa sampai ke pelosok Desa,” pungkasnya. (adv/lk01)
