Lensakaltim.com (Kutim) – Manajeman PT Kaltim Prima Caol (KPC) melakukan audensi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim), Senin (8/12/2025) . Pertemuan berlangsung hangat itu, fokus pada serah terima data by name by address (BNBA) Keluarga Risiko Stunting (KRS), sebagai landasan untuk membangun kolaborasi yang lebih tajam dan terarah
Acting Manager Community Empowerment KPC, Febriana Kurniasari menyampaikan permintaan data KRS bertujuan untuk mengintervensi warga di wilayah Ring 1 operasional KPC (Sangata Utara, Sangata Selatan, Rantau Bulung, dan Bengalam), dengan fokus menurunkan akar risiko stunting hingga menghilangkannya secara total.
“Penanganan stunting perlu komprehensif, tidak hanya fokus pada anak yang sudah stunting, tapi juga keluarga berisiko,” jelas Febriana Kurniasari
Menurutnya, KPC siap mengajak lebih dari 20 kontraktor melalui forum CSR untuk berkontribusi dalam program intervensi, mulai dari penyediaan jamban, air bersih, hingga peningkatan gizi. Sangata Utara menjadi prioritas utama mengingat angka KRS yang tinggi di wilayah tersebut.
“Kami mengajak DPPKB sebagai bukti evidence dan pemimpin sektornya, agar kolaborasi antara KPC dan kontraktor bisa selaras dengan program pemerintah,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi, menyambut baik langkah KPC untuk penaganan stunting di Kutai Timur “Serah terima data ini sangat penting kami berikan, terlebih sebagai bentuk dokumen otentik ,” jelasnya.
Ia menekankan sebagian data bersifat rahasia dan menjadi tanggung jawab bersama, sehingga setiap permintaan data harus melalui prosedur resmi. Namun, kebijakan penanganan stunting tidak bisa menunggu lama. “Kalau kita menunggu administrasi selesai dulu, bisa jadi perencanaan sudah dibuat tapi data baru muncul akhirnya tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Oleh karena itu, meskipun administrasi bisa menyusul, data langsung diberikan untuk mendorong intervensi cepat. Ia menguraikan berbagai faktor penyebab risiko stunting yang perlu diatasi, mulai dari tingkat kesejahteraan keluarga hingga akses air bersih dan sanitasi.
Untuk akses air bersih, ia menambahkan tidak selalu perlu pemasangan PDAM. Jika rumah bukan milik sendiri, Dinas Kesehatan akan mengecek kualitas air yang digunakan. Sedangkan untuk sanitasi, perusahaan dapat membantu penyediaan jamban dengan catatan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah.
Selain itu, intervensi juga akan fokus pada PUS 4T (terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat) dan edukasi keluarga berencana, dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk menyadarkan pentingnya program tersebut tanpa bertentangan dengan ajaran agama. “Tujuannya jelas, jarak kelahiran yang terukur baik akan mendukung pendidikan dan kesehatan anak,” tandasnya.
Sebagai informasi, pada 23 Desember mendatang akan dilakukan koordinasi lanjutan. Nantinya pertemuan itu tidak hanya melibatkan KPC namun para subkontraktor juga akan diundang. Pada pertemuan tersebut, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman juga diijadwalkan akan hadir. (*)
