Lensakaltim.com (Kutim) – Ketua Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) DPRD Kutai Timur (Kutim), David Rante menyampaikan sejumlah catatan kritis, menanggapi penyampaian pendapat pemerintah terhadap dua buah raperda perubahan tentang perangkat daerah, dan pokok-pokok keuangan daerah.
Salah satunya yang menjadi sorotan adalah minimnya serapan anggaran yang dilakukan oleh Pemkab Kutim, sebagai mana laporan yang tertuang dalam website Pemerintah Pusat.
“Hingga bulan Juni, Kutim telah mendapatkan dana transfer pusat hingga Rp 1,2 Triliun, tetapi yang sudah terserap itu baru sekitar Rp 400 Milliar, itu berarti masih ada Rp 700 milliar yang belum terserap,” tegas David Rante di gedung DPRD Kutim, Senin (13/6/2022).
Politisi Gerindra itu menambahkan, berdasarkan pengalaman jika anggaran menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) maka daerah yang bakal dirugikan, lantaran dinilai tidak mampu membelanjakan anggaran yang ada.
“Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Keuangan itu menganggap, kita tidak mampu menyerap anggaran seluruhnya,” tambahnya.
Serapan Anggaran APBD 2022 Masih Minim, David Rante Layangkan Protes
David juga memahami kecilnya realisasi anggaran ini lantaran banyak kendala di struktur pemerintahan yang belum tertata. Oleh sebab itu, dengan telah ditetapkannya Sekretaris Daerah (Sekda) difinitif, dirinya dalam hal mengimbau pemerintah komit melakukan lompatan besar.
“Pemerintah dengan Sekda yang baru bisa menggenjot itu, bukan lagi berjalan kalo bisa berlari supaya kita tidak ketinggalan,” paparnya.
Dirinya berharap semua program dapat berjalan, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Masyarakat bisa melihat ada keinginan kuat melakukan perubahan, percepatan dalam pembangunan. banyak agenda yang harus diselesaikan tepat waktu. Mulai dari pembahasan APBD-Perubahan hingga APBD murni 2023,” tutupnya. (*/lk01)
