Lensakaltim.com (Kutim) – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan akan berusaha mengendalikan inflasi secara aktif, bukan sekadar memantau fluktuasi harga komoditas di pasar. Pernyataan ini disampaikan Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, usai rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Selasa (3/6/2025).
“Yang saya tekankan tadi dalam sambutan, ini tim pengendali inflasi daerah, bukan tim pemantau inflasi daerah,” tegas Mahyunadi.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengamati naik-turunnya harga bahan pokok seperti cabai, ayam potong, dan minyak goreng. Pemerintah harus aktif hadir dan melakukan intervensi jika ditemukan ketidakwajaran harga yang merugikan masyarakat maupun produsen.
Mahyunadi memberikan contoh disparitas harga ayam potong di tingkat peternak lokal yang berkisar antara Rp20.000 hingga Rp27.000 per kilogram, tetapi di pasar dapat mencapai Rp40.000. Hal serupa juga terjadi pada harga cabai yang sempat melonjak dari Rp80.000 di tingkat petani menjadi Rp150.000 di pasar.
“Artinya, ada masalah dalam rantai pasok. Selisih harga yang sangat tinggi itu yang perlu dikendalikan,” jelasnya.
Wakil Bupati juga menyoroti masuknya ayam beku dari luar daerah, khususnya dari Pulau Jawa, yang dianggap menekan harga ayam lokal. Kondisi ini diperparah oleh tingginya biaya produksi di Kutai Timur, termasuk harga pakan ternak yang lebih dari 50 persen lebih mahal dibandingkan di Pulau Jawa.
“Pasokan yang tidak terkendali itulah yang membuat harga tidak stabil. Kita tidak bisa bersaing kalau tidak ada intervensi,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Mahyunadi memastikan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar untuk memantau langsung stabilitas harga menjelang Iduladha. “Berdasarkan pemantauan hari ini, harga masih normal, tapi besok kita pastikan lewat sidak,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam rapat High-Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2025, Kepala Bagian Perekonomian Setkab Kutim, Vita Nurhasanah, menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok di Kutai Timur.
“Tujuan kegiatan ini adalah menyampaikan dan memberikan arah strategis dalam pengendalian inflasi daerah, serta mendorong daerah menciptakan program-program yang lebih demokratis dan sesuai dengan kondisi lokal,” ujarnya.
Vita juga memaparkan penerapan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. “Strategi 4K ini menjadi landasan utama dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat Kutai Timur,” bebernya.
Sebagai informasi, Kegiatan ini berlangsung selama satu hari dan diikuti oleh sejumlah tokoh masyarakat, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan terkait. Acara diisi dengan pemaparan dan diskusi terbuka mengenai tantangan serta solusi pengendalian inflasi di daerah. (*)
