ULT Resmi Beroperasi, Rizali Hadi Bidik Birokrasi Digital dan Efisien

ULT Resmi Beroperasi, Rizali Hadi Bidik Birokrasi Digital dan Efisien

Lensakaltim.com (Kutim) – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mulai memperkuat transformasi pelayanan publik melalui peresmian Unit Layanan Terpadu (ULT) Sekretariat Kabupaten Kutim, Selasa (17/11/2026). Kehadiran unit ini menjadi langkah awal membangun sistem pelayanan pemerintahan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berbasis digital.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim, Rizali Hadi, mengatakan pengembangan ULT tidak sekadar menghadirkan tempat pelayanan dalam satu lokasi. Lebih dari itu, pemerintah ingin membangun standar pelayanan yang tidak bergantung pada figur atau jabatan seseorang, melainkan berjalan berdasarkan sistem dan regulasi yang telah ditetapkan.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memangkas proses birokrasi yang selama ini masih tersebar di sejumlah perangkat daerah.

“Melalui layanan digital ini kita manfaatkan supaya ada standar pelayanan yang bisa kita laksanakan. Sistemnya juga sudah jelas, regulasinya ada. Tinggal bagaimana pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Rizali menyebut, salah satu pekerjaan besar yang ingin didorong melalui transformasi digital tersebut adalah membangun pusat data terintegrasi. Sebab, selama ini data yang dimiliki masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih tersebar dan belum sepenuhnya terhubung.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan informasi antarlembaga pemerintah. Padahal, data menjadi salah satu fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan daerah.

Karena itu, Pemkab Kutim menginginkan seluruh data perangkat daerah dapat dihimpun dalam satu sistem yang bisa dimanfaatkan bersama. Baik SKPD sebagai produsen data maupun pihak yang membutuhkan data nantinya dapat mengakses melalui satu unit layanan di lingkungan Sekretariat Daerah.

Dia juga menekankan pentingnya peran Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, dan BRIDA dalam memperkuat proses validasi serta verifikasi data. Dengan demikian, data yang dipublikasikan pemerintah memiliki standar dan sumber yang jelas.

“Data itu nanti hanya satu yang keluar. Jangan masing-masing mengeluarkan data. Karena validasi dan verifikasinya harus jelas. Jangan sampai akibat perbedaan data terjadi salah penafsiran, sehingga kebijakannya pun salah,” tegasnya.

Selain memperkuat integrasi data, ULT diharapkan menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh layanan di lingkup Sekretariat Daerah tanpa harus mendatangi sejumlah bagian secara terpisah.

Rizali menjelaskan, ULT memiliki cakupan layanan yang lebih terbatas dibandingkan Mal Pelayanan Publik (MPP). Jika ULT saat ini berfokus pada pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah, MPP nantinya akan mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dari perangkat daerah hingga instansi vertikal.

Pembangunan MPP Kutim sendiri masih dalam tahap pengerjaan. Peletakan batu pertama telah dilakukan sejak awal 2024. Pemerintah berharap fasilitas tersebut dapat segera diselesaikan agar masyarakat memperoleh kemudahan mengakses berbagai layanan dalam satu tempat.

Bahkan, instansi vertikal seperti Imigrasi diharapkan dapat bergabung untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian, termasuk pengurusan paspor, kepada masyarakat Kutim.

“Penting masyarakat bisa terlayani dalam satu pintu saja. Semua di situ, termasuk instansi vertikal juga akan masuk. Jadi masyarakat tidak perlu ke mana-mana lagi,” jelasnya.

Rizali menambahkan, keberhasilan transformasi pelayanan digital tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sistem, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Karena itu, pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kekurangan dalam penyelenggaraan layanan.

Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan sistem, sehingga kehadiran ULT benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat.

Melalui penguatan layanan digital dan integrasi data, Pemkab Kutim berharap birokrasi semakin efektif dan efisien. Pada akhirnya, perubahan sistem tersebut harus bermuara pada pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan akuntabel. (adv/rl/ao)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *